Infografis
Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menganggap tak perlu ada lagi kekhawatiran soal proses pengadaan barang dan jasa. Sebab, menurutnya sektor tersebut sudah dilindungi payung hukum.
"Masih ada kekhawatiran di kalangan pejabat, kepala pemerintahan dalam proses pengadaan barang dan jasa. Saya lihat ada hal ini payung hukumnya mulai dari undang-undang, PP Perpres sampai Permen semuanya sudah ada," ujar Jokowi saat membuka Rakornas Pengadaaan Barang/Jasa Pemerintah secara virtual, Rabu (18/11/2020).
Jokowi juga memastikan jika Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) telah menyiapkan peraturan pengadaan barang dan jasa di situasi darurat.
"Kepala LKPP sudah menyiapkan aturan yang dibutuhkan dalam pengadaan barang dan jasa pada situasi darurat ketika masih ragu," ucap dia.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga mengaku sudah memerintahkan kepada Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan kepala LKPP, Jaksa Agung dan Kapolri untuk memberikan pendampingan dan proteksi. Karena itu seharusnya para pejabat yang diberikan amanah, berani mengambil risiko untuk kepentingan rakyat.
"Jika masih ragu saya juga sudah perintahkan pada Kepala BPKP kepala LPKP, Jaksa Agung untuk memberikan pendampingan dengan proteksi seperti itu," ucap dia.
Kepala Negara juga menekankan agar pengawasan internal pemerintah mampu menjadi bagian dari solusi percepatan.
"Jangan sebaliknya dari bagian dari masalah memperpanjang proses membuat berbelit-belit mempersulit dan menghambat," tutur dia.
Lebih lanjut, Jokowi juga meminta aparat hukum untuk lebih mengedepankan aspek pencegahan dengan lebih proaktif jika sudah mengendus adanya masalah hukum. Ia pun kembali menegaskan tidak ada kompromi jika terbukti memiliki niat untuk melakukan korupsi.
Baca Juga: Waktu Pengadaan Tutup Bulan Depan, Jokowi Wanti-wanti Proyek Konstruksi
"Jangan menunggu sampai terjadi masalah, kalau ada potensi masalah, segera diingatkan, jangan sampai pejabat dan aparat pemerintah dibiarkan terperosok, setelah terperosok baru diberi tahu. Tapi kalau sudah ada niatan (korupsi), sudah ada mensrea, tidak ada kompromi tindak dengan tegas-tegas ya," ucap dia.
