Infografis
Suara.com - Joe Biden menunjuk seorang warga Amerika Serikat keturunan Palestina sebagai salah satu pejabat Gedung Putih yang kemudian memicu kontroversi politik.
Menyadur Arab News, Kamis (26/11/2020) Joe Biden mengumumkan pada hari Senin bahwa Reema Dodin akan menjabat sebagai salah satu dari dua wakil direktur tim urusan legislatif, yang membantu menentukan kebijakan presiden. Wakil lainnya adalah Shuwanza Goff, yang merupakan seorang keturunan Afrika-Amerika.
Penunjukan Dodin tersebut dinilai sebagai tindakan pemenuhan janji "Plan for Partnership" dengan komunitas Arab Amerika yang ia keluarkan pada saat kampanye pada bulan Agustus.
"Rakyat Amerika sangat ingin pemerintahan kami mulai bekerja, dan orang yang ditunjuk hari ini akan membantu memajukan agenda kami dan memastikan setiap orang Amerika memiliki kesempatan yang adil," kata Biden.
"Dalam pemerintahan Biden, kami akan membuka pintu Hill dan tim ini akan memastikan pandangan mereka selalu terwakili di Gedung Putih." sambungnya.
Ron Klain, kepala staf Gedung Putih Biden, berkata: "Presiden terpilih Biden dan Wakil Presiden terpilih Harris berbagi agenda yang berani yang akan membangun kembali bangsa lebih baik dari sebelumnya. Tim kami akan bekerja dengan presiden terpilih dan wakil presiden terpilih untuk menerapkan agenda itu dan memberikan hasil bagi Amerika."
Penunjukkan Dodin langsung menuai komentar dari kelompok dan organisasi pro-Israel yang menuduhnya berusaha untuk membenarkan aksi bom bunuh diri. Tuduhan tersebut adalah kritik umum yang dilontarkan terhadap orang-orang Palestina yang memiliki jabatan di AS.
The Jerusalem Post menyoroti komentar yang dikeluarkan Dodin pada tahun 2002 di mana dia mengatakan kepada pemirsa di Lodi, California, bahwa "pelaku bom bunuh diri adalah pilihan terakhir dari orang yang putus asa."
Dia juga berpartisipasi dalam rapat umum yang mendukung gerakan Boikot, Divestasi, Sanksi (BDS), yang menentang kebijakan Israel untuk mencaplok wilayah Palestina.
Baca Juga: Joe Biden Akan Tunjuk Perempuan Pimpin CIA
Lebih dari 26 negara bagian AS, termasuk Illinois, telah mengeluarkan undang-undang yang mendukung gerakan BDS ilegal dan dapat dihukum dengan berbagai cara.
