Suara.com - Fraksi PSI DPRD Jakarta menolak kenaikan Rancangan Kerja Tahunan (RKT) DPRD tahun 2021 hingga Rp 888 miliar. Bahkan, PSI minta partai lainnya juga mengikuti langkah mereka.
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah DKI PSI, Michael Victor Sianipar, mengatakan masih ada waktu sampai rapat paripurna pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2022 disahkan 7 Desember nanti. Di waktu yang tersisa, Michael meminta fraksi lain untuk berpikir ulang.
"Kami tentu berharap dari hari ini sampai dengan Senin minggu depan akan ada partai-partai lain juga yang bisa menyatakan sikap Apakah menyetujui atau seperti PSI menyatakan dengan tegas menolak," ujar Michael dalam Webinar, Kamis (3/11/2020).
Menurutnya jika fraksi yang menolak bertambah, maka rencana menaikan RKT itu akan berubah. Sejauh ini, baru PSI yang menolak pengajuan itu.
"Kalau cukup partai menolak maka ini tidak akan lolos di paripurna," jelasnya.
Jika sampai waktu paripurna tiba dan belum ada lagi yang mendukung PSI, maka Michael berharap pada Gubernur Anies Baswedan untuk turun tangan.
Namun sampai saat ini Anies masih tak bergeming, maka ia menaruh harapan terakhir pada Kementerian Dalam Negeri.
"Karena untuk mengesahkan APBD itu perlu persetujuan DPRD artinya para fraksi parpol-parpol di sana Dan juga Gubernur kalaupun lolos Gubernur menyetujui nanti dibawa evaluasi ke Kemendagri di sana pun masih bisa berubah," pungkasnya.
Diketahui, berdasarkan dokumen RKT tahun 2021, tiap anggota DPRD akan mendapatkan Rp 8.383.791.000 dari pendapatan langsung, tidak langsung, dan kegiatan. Jika dikalikan dengan total anggota DPRD yang berjumlah Rp 106 orang, maka total anggaran yang harus dikucurkan adalah Rp 888.681.846.000.
Baca Juga: PSI Koar-koar Tolak Dewan Naik Gaji, PDIP: Jangan Menggunting Dalam Lipatan
Jumlah ini lantas mendapatkan polemik karena fraksi PSI menyatakan menolak rencana ini. Alasannya karena tidak sesuai dengan situasi masyarakat yang sedang susah karena pandemi Covid-19.
