Suara.com - Harry Sidabuke alias HS selaku tersangka pemberi suap dalam kasus dugaan korupsi terkait pengadaan bansos Covid-19 di Kementerian Sosial membantah telah terjaring operasi tangkap tangan atau OTT Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Bantahan itu dilontarkan oleh Harry seusai diperiksa oleh penyidik KPK. Harry keluar Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (6/12/2020) sekira pukul 12.30 WIB.
Ketika itu, Harry tak banyak bicara.
Dia yang mengenakan rompi oranye itu hanya menyampaikan pesan bahwa dirinya bukanlah bagian dari orang yang terjaring OTT KPK Sabtu (5/12) dini hari kemarin.
"Enggak ada (yang mau disampaikan). Cuma, tolong di-benarin saya bukan yang kena OTT kemarin," ujar Harry.
KPK sebelumnya mengamankan enam orang dalam OTT terkait kasus dugaan korupsi dana bansos Covid-19 di Kementerian Sosial.
Keenam orang tersebut, yakni Matheus Joko Santoso alias MAS selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Kementrian Sosial, Wan Guntar alias WG selaku Direktur PT Tiga Pilar Agro Utama, Ardian I M alias AIM selaku pihak swasta, Harry Sidabuke alias HS selaku pihak swasta, Shelvy N alias SN selaku Sekretaris di Kementerian Sosial, dan Sanjaya alias SJY selaku pihak swasta. Mereka terjaring OTT KPK di beberapa wilayah di Jakarta pada Sabtu (5/12) sekira pukul 02.00 WIB.
Dalam perkara ini, penyidik KPK telah menetapkan lima orang sebagai tersangka. Mereka yang ditetapkan sebagai tersangka, yakni tiga selaku penerima dan dua sebagai pemberi suap.
Menteri Sosial (Mensos) Juliari P. Batubara, Matheus Joko Santoso, dan Adi Wahyuno sebagai tersangka penerima suap. Sedangkan, dua tersangka lainnya selaku pemberi suap, yakni Ardian I M dan Harry Sidabuke.
Korupsi Bansos Corona
Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan perkara tersebut diawali adanya pengadaan bansos penanganan Covid-19 berupa paket sembako di Kementerian Sosial RI tahun 2020 dengan nilai sekitar Rp 5,9 triliun dengan total 272 kontrak pengadaan dan dilaksanakan dengan dua periode.
"JPB (Juliari P Batubara)selaku Menteri Sosial menunjuk MJS (Matheus Joko Santoso) dan AW (Adi Wahyono) sebagai Pejabat Pembuat Komitmen) dalam pelaksanaan proyek tersebut dengan cara penunjukkan langsung para rekanan," ungkap Firli.
Diduga disepakati adanya "fee" dari tiap-tiap paket pekerjaan yang harus disetorkan para rekanan kepada Kementerian Sosial melalui MJS.
"Untuk "fee" tiap paket bansos di sepakati oleh MJS dan AW sebesar Rp 10 ribu per paket sembako dari nilai Rp 300 ribu per paket bansos," tambah Firli.
Selanjutnya Matheus dan Adi pada Mei sampai dengan November 2020 membuat kontrak pekerjaan dengan beberapa suplier sebagai rekanan yang diantaranya Ardian IM, Harry Sidabuke dan juga PT Rajawali Parama Indonesia (RPI) yang diduga milik Matheus.
TERPOPULER
