Tetap Gelar Pilkada saat Pandemi Covid-19, Indonesia Disorot Media Asing

Al Jazeera juga ikut membahas terkait politik dinasti yang terjadi di pilkada tahun ini. Seperti yang diketahui, putra pertama Presiden Joko Widodo maju menjadi walikota Solo.

"Pilkada di Indonesia diawasi dengan ketat karena para pemimpin daerah sering naik ke panggung nasional, termasuk Presiden Joko Widodo yang memulai karir politiknya sebagai Wali Kota Solo pada 2005 sebelum menjadi Gubernur Jakarta pada 2012." tulis Al Jazeera.

Media asing tersebut menyebutkan ada yang berbeda di pilkada tahun ini karena beberapa kandidat berasal dari keluarga pemimpin politik saat ini.

Diantaranya adalah Gibran Rakabuming Raka, putra Predisen Joko Widodo, dan Bobby Nasution, menantunya. Mereka mencalonkan diri sebagai walikota di kota Surakarta dan Medan.

Yoes Kenawas, seorang kandidat PhD dalam ilmu politik di Northwestern University di Amerika Serikat, menemukan ada 52 kandidat seperti itu pada tahun 2015, tetapi untuk tahun setidaknya ada 146 orang. "Itu adalah yang terbanyak dalam sejarah Indonesia sejauh ini", katanya.

Kenawas, yang juga pernah mempelajari dinasti politik di Indonesia, mengatakan peningkatan itu dimungkinkan karena banyak politisi yang terpilih pada 2010 dan 2015 sudah menjabat dua kali masa jabatan dan tidak bisa lagi mencalonkan diri. Banyak dari mereka melihat keluarga mereka sendiri sebagai kandidat terbaik untuk mempertahankan warisan dan kepentingan politik mereka.

"Ini yang pertama dalam sejarah Indonesia di mana anak dan mertua presiden aktif, anak wakil presiden bahkan anak menteri ikut langsung dalam pemilihan kepala daerah saat orang tua atau kerabat masih menjabat," ujar Kenawas.

"Dinasti politik semakin terbukti sebagai indikator di mana ruang untuk bersaing, meski masih luas, semakin menyempit," imbuhnya.

Aisah Putri Budiatri, Peneliti Pusat Kajian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), mengatakan pemilu tahun ini menunjukkan "kegagalan parpol dalam merekrut calon kepala daerah berdasarkan kader internal partai".

"Banyak dari kandidat berbasis kekerabatan ini bukanlah politisi berpengalaman di bidang pencalonan dan belum membangun jaringan yang mengakar baik di dalam partai atau dengan komunitas di daerah pemilihan mereka," katanya kepada Al Jazeera.