Suara.com - Juru Bicara Kepresidenan Fadjroel Rachman angkat bicara isu perombakanan atau reshuffle menteri di kabinet Presdien Jokowi yang kini makin berhembus kencang.
Menanggapi hal itu, Fadjroel tak menampik jika Jokowi akan menggantikan posisi menteri dalam kabinetnya. Yang pasti, kata dia, Jokowi bakal mencari pengganti Juliari P Batubara di kursi Mensos dan Edhy Prabowo di kursi Menteri KKP. Keduanya dicopot setelah terkait kasus korupsi yang ditangani KPK.
Dikutip dari Hops.id--media jaringan Suara.com, Senin (21/12/2020), pergantian menteri merupakan hak prerogatif Jokowi. Hal itu disampaikan Fadjroel menanggapi sikap Jokowi yang lama mengganti dua pos menteri setelah Juliari dan Edhy Prabowo resmi ditahan KPK.
“Itu hak prerogatif Presiden, dia (Jokowi) yang putuskan, siapa dan bagaimana penggantiannya. Yang pasti (kena reshuffle) terkait dua menteri yang berurusan dengan KPK. Jokowi dengan tegas bilang beliau tak akan melindungi yang korupsi,” kata Fadjroel disitat MetroTV.
Fadjroel sejauh ini menegaskan kalau Jokowi bakal tetap pada pendiriannya, yakni akan mencopot menteri yang tak bekerja serius. Itu merupakan arahan terbaru Jokowi soal siapa saja yang bakal duduk di jajaran menteri berikutnya.
“Tak ada visi misi menteri, yang ada visi misi presiden dan wakil. Semua harus bekerja serius, tidak serius akan saya copot di tengah jalan,” kata Fadjroel meniru arahan Jokowi.
Lebih jauh, Fadjroel juga menekankan andaipun ada reshuffle menteri nanti, Jokowi akan menerapkan kabinet ahli. Hal itu pula lah yang pernah dia sampaikan pada 23 Oktober 2020 lalu.
Jokowi, kata Fadjroel, tak akan memandang suku, partai, ras, agama, melainkan bakal memilih putra-putri terbaik dari bangsa ini.
“Mengenai kapan dan siapa yang akan diganti itu otoritas Pak Jokowi, tetapi yang bisa dipastikan saat ini, dua orang yang akan mengalami penggantian, yakni Mensos dan Menteri KKP,” kata dia.
Sementara itu, pengamat politik Yunarto Wijaya menyebut saat ini memang disebut sebagai momentum tepat bagi Presiden Jokowi melakukan reshuffle menteri. Sebab beban politiknya saat ini sudah ringan. Apa maksudnya?
Ya, adapun mengapa reshuffle tak juga dilakukan ketika dia marah pada Agustus lalu, karena Jokowi dianggap masih harus mengkalkulasi kekuatan di parlemen berkaitan dengan Omnibus Law. Sebab seperti kita tahu, Jokowi sangat berambisi sekali pada penetapan Omnibus Law di Tanah Air.
“Sebenarnya ini sudah dimulai Agustus, saat Jokowi marah-marah soal penyerapan anggaran. Kenapa baru sekarang? Karena ada beberapa momen yang membutuhkan kesolidan di parlemen, baik Omnibus Law, dan situasi Pilkada agar tak terganggu.”
“Sekarang kan sudah lewat. Nah, apakah masih masih nunggu pergantian Kapolri untuk nunggu solidaritas parlemen, saya tidak tahu."
Yang pasti, kata Yunarto, dirinya berpendapat akan ada pergantian menteri alias reshuffle dalam beberapa hari ke depan. Di mana beban politik Jokowi saat itu sudah berkurang untuk memilih menteri yang cakap dalam performanya.
TERPOPULER
