Jokowi Pilih Prabowo-Sandi Jadi Menteri, Mardani: Melemahkan Demokrasi

Reza Gunadha | Chyntia Sami Bhayangkara | Suara.com

Rabu, 23 Desember 2020 | 12:39 WIB
Jokowi Pilih Prabowo-Sandi Jadi Menteri, Mardani: Melemahkan Demokrasi
Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno menghadiri acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih di gedung MPR, Minggu (20/10/2019). (Antara)

Suara.com - Anggota DPR RI Mardani Ali Sera mengkritik langkah Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno yang memilih bergabung dalam pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

Berawal dari Prabowo Subianto yang bergabung dengan pemerintahan Jokowi menjadi Menteri Pertahanan. Kini, Sandiaga Uno mengikuti jejak Prabowo terpilih sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Melalui akun Twitter @mardanialisera, politisi PKS itu menilai bergabungnya kompetitor Jokowi dalam Pilpres 2019 ke dalam struktur kabinet kerja Jokowi telah melemahkan demokrasi.

"Eksperimen pertama pak @jokowi dimana kompetitor diajak masuk kabinet, bagi demokrasi ini bisa melemahkan," kata Mardani seperti dikutip Suara.com, Rabu (23/12/2020).

Dengan bergabungnya Prabowo dan Sandiaga Uno ke koalisi Jokowi, maka akan menimbulkan persepsi di kalangan publik bahwa kontestasi politik bertujuan untuk mencari kekuasaan.

Seharusnya, kata Mardani, Prabowo dan Sandiaga menolak tawaran jatah kursi menteri dan bisa menguatkan barisan oposisi.

Dengan demikian, ada proses check and balance yang seimbang dalam demokrasi di Indonesia.

"Ini akan sehat bagi kebijakan publik yang dihasilkan karena ada kontrol dan pengawasan yang kokoh," ungkap Mardani.

Mardani kritik Prabowo-Sandi masuk koalisi Jokowi (Twitter/mardanialisera)
Mardani kritik Prabowo-Sandi masuk koalisi Jokowi (Twitter/mardanialisera)

Sesaknya struktur kabinet kerja Jokowi dengan koalisi partai akan menimbulkan pertanyaan di kalangan publik.

Jokowi dinilai lebih mementingkan bagi-bagi jatah kursi menteri dibandingkan mengisi kursi menteri dengan kalangan profesional.

"Masyarakat berharap dalam reshuffle kabinet 2020, Pak jokowi lebih banyak mengutamakan kalangan profesional dalam menangani pandemi. Karena terbukti lebih bebas dari berbagai kepentingan," tuturnya.

Mardani mengajak publik untuk ikut memantau kinerja enam menteri baru yang dipilih Jokowi di 100 hari pertama kerja mereka.

"Sambil terus kita kawal dan kritisi kalau ada kebijakan yang melenceng dari amanat konstitusi," tukasnya.

Reshuffle Kabinet

Presiden Jokowi mengumumkan perombakan jajaran kabinet kerja pada Selasa (22/12/2020). Ada enam menteri baru yang mengisi jajaran menteri saat ini.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Geografi Indonesia Sejauh Mana Anda Mengenal Peta Nusantara?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Jadi Menteri KKP, Sakti Wahyu: Saya Harus Banyak Belajar Soal Laut

Jadi Menteri KKP, Sakti Wahyu: Saya Harus Banyak Belajar Soal Laut

News | Rabu, 23 Desember 2020 | 12:30 WIB

FPI Bisa Dibubarkan Gus Yaqut? Pengamat: Penataan Ormas Ada di Kemendagri

FPI Bisa Dibubarkan Gus Yaqut? Pengamat: Penataan Ormas Ada di Kemendagri

Jawa Tengah | Rabu, 23 Desember 2020 | 12:07 WIB

Dari Pesan Bismillah Pratikno, Sandiaga Tak Sangka Bisa jadi Menteri Jokowi

Dari Pesan Bismillah Pratikno, Sandiaga Tak Sangka Bisa jadi Menteri Jokowi

Jakarta | Rabu, 23 Desember 2020 | 11:54 WIB

Terkini

Misteri Kematian Dokter Internship dr. Myta, Kemenkes Didesak Lakukan Investigasi Menyeluruh

Misteri Kematian Dokter Internship dr. Myta, Kemenkes Didesak Lakukan Investigasi Menyeluruh

News | Sabtu, 02 Mei 2026 | 22:14 WIB

Hubungan Memanas, Militer Iran Klaim Miliki Bukti AS Siapkan Konflik Baru

Hubungan Memanas, Militer Iran Klaim Miliki Bukti AS Siapkan Konflik Baru

News | Sabtu, 02 Mei 2026 | 21:23 WIB

Arief Pramuhanto Disebut Korban Kriminalisasi Terberat, Pengacara: Tak Ada Aliran Dana

Arief Pramuhanto Disebut Korban Kriminalisasi Terberat, Pengacara: Tak Ada Aliran Dana

News | Sabtu, 02 Mei 2026 | 21:23 WIB

Skandal Chromebook, Prof Suparji: Langkah JPU Tuntut Penjara Ibrahim Arief Tepat

Skandal Chromebook, Prof Suparji: Langkah JPU Tuntut Penjara Ibrahim Arief Tepat

News | Sabtu, 02 Mei 2026 | 20:40 WIB

Sentil 'Akal-akalan' Aplikator, Driver Ojol: Potongan Terasa 30 Persen, Berharap pada Perpres Baru

Sentil 'Akal-akalan' Aplikator, Driver Ojol: Potongan Terasa 30 Persen, Berharap pada Perpres Baru

News | Sabtu, 02 Mei 2026 | 20:05 WIB

May Day 2026, Menaker Yassierli Tegaskan Negara Komitmen Lindungi Pekerja hingga ke Tengah Laut

May Day 2026, Menaker Yassierli Tegaskan Negara Komitmen Lindungi Pekerja hingga ke Tengah Laut

News | Sabtu, 02 Mei 2026 | 19:21 WIB

Tak Ditemui Pemerintah karena Demo di Patung Kuda, Massa Mahasiswa Bubarkan Diri Janji Balik Lagi

Tak Ditemui Pemerintah karena Demo di Patung Kuda, Massa Mahasiswa Bubarkan Diri Janji Balik Lagi

News | Sabtu, 02 Mei 2026 | 18:40 WIB

Tak Puas Sampaikan Aspirasi di Patung Kuda, Massa Mahasiswa Sempat Bakar Ban Coba Terobos Barikade

Tak Puas Sampaikan Aspirasi di Patung Kuda, Massa Mahasiswa Sempat Bakar Ban Coba Terobos Barikade

News | Sabtu, 02 Mei 2026 | 18:21 WIB

Momentum Hardiknas, BEM SI Demo di Patung Kuda Sampaikan 10 Tuntutan, Ini Isinya

Momentum Hardiknas, BEM SI Demo di Patung Kuda Sampaikan 10 Tuntutan, Ini Isinya

News | Sabtu, 02 Mei 2026 | 17:33 WIB

Megawati Ingatkan Republik Milik Bersama, Tolak Alasan Biaya Mahal untuk Ubah Sistem Pemilu

Megawati Ingatkan Republik Milik Bersama, Tolak Alasan Biaya Mahal untuk Ubah Sistem Pemilu

News | Sabtu, 02 Mei 2026 | 17:25 WIB