Suara.com - Anggota DPR RI Mardani Ali Sera mengkritik langkah Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno yang memilih bergabung dalam pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).
Berawal dari Prabowo Subianto yang bergabung dengan pemerintahan Jokowi menjadi Menteri Pertahanan. Kini, Sandiaga Uno mengikuti jejak Prabowo terpilih sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
Melalui akun Twitter @mardanialisera, politisi PKS itu menilai bergabungnya kompetitor Jokowi dalam Pilpres 2019 ke dalam struktur kabinet kerja Jokowi telah melemahkan demokrasi.
"Eksperimen pertama pak @jokowi dimana kompetitor diajak masuk kabinet, bagi demokrasi ini bisa melemahkan," kata Mardani seperti dikutip Suara.com, Rabu (23/12/2020).
Dengan bergabungnya Prabowo dan Sandiaga Uno ke koalisi Jokowi, maka akan menimbulkan persepsi di kalangan publik bahwa kontestasi politik bertujuan untuk mencari kekuasaan.
Seharusnya, kata Mardani, Prabowo dan Sandiaga menolak tawaran jatah kursi menteri dan bisa menguatkan barisan oposisi.
Dengan demikian, ada proses check and balance yang seimbang dalam demokrasi di Indonesia.
"Ini akan sehat bagi kebijakan publik yang dihasilkan karena ada kontrol dan pengawasan yang kokoh," ungkap Mardani.
Sesaknya struktur kabinet kerja Jokowi dengan koalisi partai akan menimbulkan pertanyaan di kalangan publik.
Baca Juga: Dilantik Jokowi Tepergok Pegang Tasbih, Sandiaga Cuma Ketawa-ketawa
Jokowi dinilai lebih mementingkan bagi-bagi jatah kursi menteri dibandingkan mengisi kursi menteri dengan kalangan profesional.
"Masyarakat berharap dalam reshuffle kabinet 2020, Pak jokowi lebih banyak mengutamakan kalangan profesional dalam menangani pandemi. Karena terbukti lebih bebas dari berbagai kepentingan," tuturnya.
Mardani mengajak publik untuk ikut memantau kinerja enam menteri baru yang dipilih Jokowi di 100 hari pertama kerja mereka.
"Sambil terus kita kawal dan kritisi kalau ada kebijakan yang melenceng dari amanat konstitusi," tukasnya.
Reshuffle Kabinet
Presiden Jokowi mengumumkan perombakan jajaran kabinet kerja pada Selasa (22/12/2020). Ada enam menteri baru yang mengisi jajaran menteri saat ini.
