facebook

Mahfud MD: Front Persatuan Islam Boleh Asal Jangan Langgar Hukum

Reza Gunadha | Ria Rizki Nirmala Sari
Mahfud MD: Front Persatuan Islam Boleh Asal Jangan Langgar Hukum
Ilustrasi FPI dan Menko Polhukam Mahfud MD (kolase foto/Kemenkopolhukam/sinarlampung.co)

Mahfud MD mempersilakan FPI membentuk organisasi dengan nama baru, namun ia memberikan syarat khusus

Suara.com - Menkopolhukam Mahfud MD memberi "lampu hijau" untuk Front Persatuan Islam, organisasi jelmaan Front Pembela Islam yang dibubarkan.

Namun, Mahfud menegaskan ada syarat yang harus dipenuhi sebelum organisasi dengan nama baru itu dibentuk.

Melalui akun Twitter @mohmahfudmd, Mahfud MD menjawab pertanyaan publik mengenai FPI yang akan berganti nama. Ia menegaskan, pergantian nama setelah FPI dibubarkan tak menjadi masalah.

Namun, sebelum organisasi dengan nama baru tersebut dibentuk, harus memenuhi persyaran terlebih dahulu.

Baca Juga: Maklumat Kapolri Idham Azis: Warga Dilarang Dukung dan Pakai Atribut FPI!

"Ada yang tanya bolehkan orang mendirikan Front Pejuang Islam? Boleh sih, asal tak melanggar hukum dan tak mengganggu ketertiban umum," kata Mahfud MD seperti dikutip Suara.com, Jumat (1/1/2021).

Mahfud memberikan contoh beberapa partai terdahulu yang telah bubar, kemudian lahir kembali dengan mengganti nama.

"Dulu Partai Masyumi bubar kemudian melahirkan Parmusi, lalu PPP, Masyumi Baru, Masyumi Reborn, dan kemudian ada DDII yang legendaris," ungkapnya.

Tak sampai di situ, Mahfud juga mencontohkan organisasi NU yang sempat pecah kemudian melahirkan KPP-NU.

"Dulu NU pecah sampai melahirkan KPP-NU juga boleh sampai akhirnya bubar sendiri," ucapnya.

Baca Juga: Sekarang Mungkin FPI yang Kena, Jika Rezim Ganti Bisa Saja Giliran Pers

Mahfud MD tak maslaah FPI ganti nama jadi Front Pejuang Islam (Twitter.mohmahfudmd)
Mahfud MD tak maslaah FPI ganti nama jadi Front Pejuang Islam (Twitter.mohmahfudmd)

Mahfud menjelaskan, saat ini ada sekitar 444.000 organisasi masyarakat (ormas) dan ratusan partai politik yang terdaftar secara resmi di Indonesia.

Komentar