Penembakan 6 Laskar FPI Langgar HAM Berat, Polri: Buktikan di Pengadilan

Jum'at, 08 Januari 2021 | 21:11 WIB
Penembakan 6 Laskar FPI Langgar HAM Berat, Polri: Buktikan di Pengadilan
Kadivhumas Polri Irjen Argo Yuwono didampingi Karopenmas Brigjen Rusdi Hartono (kiri) dan Kabagpenum Kombes Ahmad Ramadhan (kanan) memberikan keterangan pers terkait kasus teroris di kantor Bareskrim, Mabes Polri, Jakarta, Senin (28/12/2020). [Antara/Rivan Awal Lingga]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Polri menunggu surat resmi dari Komnas HAM terkait hasil penyelidikan kasus penembakan enam laskar Front Pembela Islam (FPI) di KM 50 Tol Jakarta-Cikampek, yang disimpulkan sebagai bentuk pelangggaran HAM. 

Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Argo Yuwono mengatakan, pihaknya menghargai hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Komnas HAM.

Polri masih menunggu surat resmi dari Komnas HAM untuk selanjutnya mempelajari isi rekomendasi dari hasil penyelidikan tersebut.

"Masih menunggu surat resmi (dari Komnas HAM) yang nanti dikirim ke Polri. Tentunya akan kita pelajari rekomendasi maupun surat itu yang masuk ke Polri," kata Argo di Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (8/1/2021).

Argo lantas mengklaim bahwasanya Polri dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana berdasar pada keterangan saksi, tersangka, barang bukti, serta petunjuk. Di mana segala sesuatunya itu nantinya mesti dibuktikan dalam persidangan.

"Tentunya nanti semuanya harus dibuktikan di sidang pengadilan," katanya.

Dugaan Pelanggaran HAM

Komnas HAM sebelumnya menyimpulkan telah terjadi dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh oknum anggota polisi dalam kasus penembakan enam laskar FPI pengawal Habib Rizieq Shihab. 

Ketua Tim Penyelidikan Komnas HAM Choirul Anam menyebutkan, dua dari enam laskar FPI pengawal Habib Rizieq tewas ditembak polisi di dalam Tol Jakarta-Cikampek.

Baca Juga: Komnas HAM Belum Punya Kesimpulan Terkait Tewasnya 6 Laskar FPI

Sedangkan, empat lainnya ditembak saat sudah berada di tangan polisi hingga dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran HAM.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI