Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah adanya pembatasan yang dilakukan terhadap tersangka KPK dengan kuasa hukum untuk bertemu dalam mengurus sebuah perkara.
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri menjelaskan lembaganya hanya mengubah mekanisme pertemuan antara kuasa hukum dan tersangka. Dengan alasan karena masih sangat tinggi penyebaran Covid-19 di Indonesia.
"Sejauh ini tidak pernah ada pembatasan hak tersebut. Yang berubah hanya soal teknis mekanismenya saja karena alasan wabah Covid-19," kata Ali dikonfirmasi, Kamis (14/1/2021).
Ali menegaskan memahami hak tersangka maupun terdakwa sebagaimana hukum acara pidana yang berlaku. Namun, kata Ali, dalam situasi pandemi wabah covid 19, pertemuan antara penasihat hukum dan tahanan, demikian juga kunjungan keluarga tetap bisa dilakukan secara online.
"Sesuai jadwal dan waktu sebagaimana yang telah ditentukan," ucap Ali.
Menurut Ali, mekanisme pertemuan secara daring ini sudah berlaku dan telah berjalan lancar. Baik, perkara yang berada ditahap penyidikan maupun persidangan.
"Saat situasi pandemi ini semestinya harus dipahami bahwa keselamatan dan kesehatan bersama itu penting untuk diutamakan," tutup Ali.
Sebelumnya, Ketua Bidang Litbang Lembaga Gerakan Reformasi Hukum (GERAH) Indonesia M Zein Ohorella menilai kebijakan KPK yang membatasi hak kuasa hukum bertemu kliennya di masa pandemi COVID-19 bertentangan dengan hukum.
"Pembatasan hak untuk bertemu antara penasehat hukum dan klien yang telah dilakukan oleh KPK adalah sebuah penegakan hukum yang bertentangan dengan hukum itu sendiri," kata Zein dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Rabu (13/1/2021).
Baca Juga: Kasus Suap Ekspor Benur, KPK Periksa Dirjen KKP Slamet Soebjakto
Menurutnya, sebagai penasehat hukum di tingkat penyidikan tidak bisa dengan leluasa untuk bertemu dengan kliennya yang sedang menjalani pemeriksaan guna memberikan arahan dan nasehat hukum kepada kliennya.
"Kesulitan lainnya juga dalam masa persidangan, dimana seharusnya para tersangka diberikan haknya untuk selalu didampingi dan mendapatkan bantuan hukum sebagaimana telah di atur dalam Undang-undang. Tapi dengan alasan pandemi COVID-19 semua dibatasi, seharusnya tidak demikian," ucapnya.
