Suara.com - Terjadi persoalan perbedaan data penerima vaksinasi Covid-19 antara pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Itu sebabnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ingin mensinkronisasi data agar sesuai target dan memudahkan dalam pelacakan penerima vaksin.
"Data yang divaksin itu masih kewenangan pusat, jadi saya tidak tahu siapa yang divaksin, ini agak kurang pas, karena kalau dia tidak datang kami melacaknya bagaimana?" kata Ridwan Kamil dalam diskusi virtual, Jumat (22/1/2021).
"Ini kejadian, kemarin ada jatah 10 vaksin, nakesnya yang dateng cuma lima, jadi limanya itu nggak ngerti juga kemana, saya mau melacak juga bingung tidak ada datanya, ini baru level nakes bagaimana kalau seluruh masyarakat."
Ridwan Kamil berharap pemerintah daerah mendapat kewenangan mengelola siapa saja yang akan menerima vaksin.
Dengan demikian, pemerintah daerah dapat lebih mudah melacak siapa saja yang belum menerima vaksin.
"Kami mohon khususnya Jawa Barat (dapat) mengatur siapa divaksin itu serahkanlah secara desentralisasi kepada daerah, karena kami orang lapangan, tahu betul mana yang parah mana yang tidak," kata dia.
