Suara.com - Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan memimpin rapat koordinasi pelaksanaan percepatan rehabilitasi mangrove secara virtual, Senin (25/1/2021). Luhut menargetkan rehabilitasi mangrove seluas 150.000 hektar pada 2021.
Program rehabilitasi mangrove itu dilakukan agar peraturan presiden (Perpres) Nomor 120 Tahun 2020 dengan target seluas 600.000 hektare yang akan dilaksanakan pada sembilan provinsi sepanjang 2021 hingga 2024.
Target 150.000 hektare itu dilakukan terhadap provinsi usulan yang memenuhi kriteria meliputi lahan kritis, daerah yang rawan bencana tsunami, daerah terancam abrasi pantai, serta memiliki Pelabuhan Green Port atau CSR perusahaan.
Untuk saat ini, ketersediaan luasan lahan kritis mangrove di tahun 2021 seluas 182.313 hektare.
Mengacu pada data tersebut, Menko Luhut menegaskan perlunya one map mangrove supaya tidak terjadi tumpang tindih atau klaom berganda dalam pendataan lokasi.
Terkait strategi pendanaan rehabilitasi mangrove 2021, 84 persen akan bersumber dari APBN termasuk dari Anggaran Bantuan Tambahan (ABT) melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan 16 persen sisanya berasal dari non-APBN.
Namun di tahun-tahun berikutnya alokasi APBN akan berkurang dan digantikan dengan non-APBN salah satu di antaranya melalui dukungan mitra strategis dan organisasi internasional seperti World Bank.
Luhut kemudian menyampaikan bahwa untuk mendukung program rehabilitasi mangrove, akan dilakukan persemaian dalam skala besar.
"Kita lakukan persemaian mangrove skala besar sesuai arahan Presiden. Juga persemaian mangrove yang ada di Mangrove Center serta penyediaan propagul atau bibit mangrove oleh masyarakat," tuturnya.
Baca Juga: Kawasan Konservasi Mangrove Pariaman, KKP: Bisa Jadi Wisata Ilmiah
Guna melancarkan program rehabilitasi mangrove ini, Luhut menyampaikan bahwa diperlukan juga kerja sama dan dukungan dari pemerintah daerah.
"Kita minta Kemendagri untuk mengoordinasikan supaya provinsi, kabupaten, ikut juga membantu pemeliharaan dari mangrove ini dan mereka juga akan mendapat buahnya dari program ini karena itu menciptakan lapangan kerja," tambahnya.
Lebih lanjut, Luhut juga membahas potensi carbon credit yang dapat dioptimalkan melalui program rehabilitasi mangrove. Dengan begitu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) akan mengidentifikasi lokasi yang sesuai untuk dijadikan pilot project carbon trading dan sedang dipersiapkan regulasi yang akan mengatur terkait kegiatan perdagangan karbon.
Mengenai hal tersebut, Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar menegaskan bahwa program tersebut dinilai sangat penting untuk dipahami oleh seluruh masyarakat dan menjadi perhatian internasional karena akan berpengaruh pada agenda perubahan iklim atau climate change.
"Berita gembiranya climate change Indonesia sudah di kategori medium. Kita itu sedikit lagi jadi negara yang baik untuk contoh climate change yang bagus," ungkap Menteri Siti.
"Tadi ada arahan Pak Menko untuk one map mangrove, kami sudah ada datanya per provinsi dan petanya juga sudah ada tinggal ambil saja," tambahnya.
Menutup rapat, Menko Luhut mendelegasikan Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan untuk melakukan koordinasi detail di lapangan untuk merampungkan pelaksanaan.
"Kita lakukan evaluasi sebulan sekali atau dua kali agar jangan sampai melenceng dari program yang sudah kita susun ini," tutupnya.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Trenggono, perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri, perwakilan dari Kementerian PPN / Bappenas, serta Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste Satu Kahkonen.
