alexametrics

Sebut Cuma Berasumsi, Jumhur Pentolan KAMI Minta Hakim Tolak Dakwaan Jaksa

Agung Sandy Lesmana | Yosea Arga Pramudita
Sebut Cuma Berasumsi, Jumhur Pentolan KAMI Minta Hakim Tolak Dakwaan Jaksa
Pentolan Komite Eksekutif Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Jumhur Hidayat (kanan) saat masih berstatus tersangka di gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat (16/10/2020). [ANTARA FOTO/Reno Esnir]

"Penuntut umum dalam dakwannya terlampau jauh berasumsi yang menyatakan bahwa terdakwa tidak mengetahui secara pasti isi dari undang-undang cipta kerja..."

Suara.com - Oky Wiratama selaku kuasa hukum Jumhur Hidayat menyatakan, JPU tidak bisa menjelaskan lebih rinci soal sangkaan berita bohong atau hoaks yang mendarat pada Jumhur. Dalam hal ini, JPU disebut hanya berasumsi dan tidak mampu menjelaskan soal pemberitaan yang dapat menimbulkan keonaran.

Pernyataan itu dia sampaikan saat membacakan nota pembelaan atau eksepsi dalam perkara penyebaran berita bohong atau hoaks. Terdakwa yang juga pentolan KAMI tersebut pun tidak hadir di ruang sidag dan hanya hadir secara virtual melalui sambungan zoom.

"Dalam dakwaanya penuntut umum menguraikan tulisan pada Twitter terdakwa, namun penuntut umum tidak menguraikan jenis jenis berita bohong maupun pemberitaan yang dapat menimbulkan keonaran di masyarakat," kata Oky di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (28/1/2021).

Oky menyatakan, JPU berasumsi terlalu jauh dalam menyebut jika Jumhur tidak mengerti isi UU Cipta Kerja. Kenyataannya, pada saat Jumhur mengunggah pernyataan di media sosial, draf UU Cipta Kerja telah disebar secara resmi oleh DPR.

Baca Juga: Sidang Kasus Hoaks Jumhur Hidayat Digelar, Polisi Jaga di Depan Pintu Masuk

"Penuntut umum dalam dakwannya terlampau jauh berasumsi yang menyatakan bahwa terdakwa tidak mengetahui secara pasti isi dari undang-undang cipta kerja. Padahal saat terdakwa memposting kalimat tersebut, draf awal UU Cipta Kerja sudah disebar oleh DPR melaliu situs resmi DPR," jelasnya.

Oky menilai, dakwaan terhadap Jumhur tidak sah. Hal itu lantaran JPU mengubah surat dakwaan sebelum persidangan berlangsung.


"Bahwa Jaksa Penuntut Umum hanya bisa mengubah surat dakwaan yakni pada saat sebelum pengadilan menetapkan hari sidang atau setelah pengadilan menetapkan hari sidang selambat-lambatnya tujuh hari sebelum penetapan hari sidang dilakukan," sambungnya.


Untuk itu, Oky meminta pada majelis hakim untuk mengabulkan eksepsi Jumhur. Tak hanya itu, dia meminta agar hakim menyatakan dakwaan JPU batal demi hukum.


"Berkenan kiranya mempertimbangkan nota keberatan ini dan memberikan putusan dalam eksepsi. Menyatakan menerima dan mengabulkan eksepsi dari penasihat hukum untuk seluruhnya, menyatakan bahwa surat dakwaan penuntut umum batal demi hukum dan dinyatakan tidak dapat diterima. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum tidak sah," pungkas Oky. 

Baca Juga: Khawatir Ada Pengerahan Massa, Polisi Jaga PN Jaksel Jelang Sidang Jumhur

Sebar Hoaks

Komentar