Infografis
Demonstrasi pro-militer pun meletus di berbagai kota besar di Myanmar, termasuk Sabtu kemarin ketika 200 orang berdemonstrasi di Yangon guna menunjukkan dukungan kepada militer dan menentang apa yang disebut mereka intervensi asing terhadap urusan dalam negeri Myanmar.
Mereka mendesak pemerintah Aung San Suu Kyi dan UEC menjawab tudingan kecurangan pemilu tahun lalu di mana Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pimpinan Suu Kyi memenangkan 83 persen kursi parlemen.
UEC menolak tuduhan itu dengan menyatakan ketidakwajaran yang ada tidak signifikan untuk sampai merusak kredibilitas pemilu.
Tetap saja, militer, lewat partai proksinya Partai Uni Solidaritas dan Pembangunan (USDP), menuntut digelar pemilu baru yang disupervisi militer, selain menggugat hasil pemilu ke Mahkamah Agung.
Hasil suara NLD memang mengusik militer karena bisa memupus jatah 25 persen kursi parlemen untuk militer seperti diamanatkan Konstitusi 2008 yang juga pintu militer untuk mengisikan orang-orangnya dalam pemerintahan.
Kekhawatiran kudeta itu kian besar setelah pada Rabu, kepada para perwira militer dalam Dewan Pertahanan Nasional lewat konferensi video, pemimpin militer Jenderal Min Aung Hlaing menyatakan jika Konstitusi 2008 bentukan militer tak dipatuhi, maka konstitusi harus dicabut.
Konstitusi itu pernah direferendumkan pada April 2008. NLD memboikotnya. Partai pimpinan Suu Kyi ini juga memboikot pemilu 2010 yang digelar di bawah payung konstitusi 2008.
Konstitusi 2008 adalah peta jalan menuju demokrasi yang disusun militer yang terpaksa diadopsi karena tekanan hebat dari Barat dan janji militer membuka Myanmar kepada dunia luar.
Baca Juga: Pembela Myanmar Dalam Kasus Rohingya Aung San Suu Kyi Ditangkap
