REGIONAL:
Suara.com - Di tengah guncangan politik yang hebat yang tengah dirasakan Agus Harimurti Yudhoyono, mantan komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Natalius Pigai berharap perjalanan politik AHY tidak dimatikan.
Harapan Natalius disampaikan menyusul isu terjadi gerakan mempercepat penggantian AHY dari posisi ketua umum Partai Demokrat.
"Kita tidak bicara tentang capres 2024. AHY politikus muda yang akan jadi pemimpin Indonesia berkelas dunia. Saya minta rakyat dari Sabang-Merauke jaga aset terbaik ini. Tidak boleh dimatikan karier masa depan politiknya," kata Natalius, Selasa (2/2/2021).
Dikatakan Natalius, kalau AHY dianggap salah dalam mengambil keputusan politik seharusnya dikritik saja untuk membesarkannya.
Isu terjadi upaya pendongkelan posisi ketua umum Partai Demokrat mengemuka setelah secara terbuka AHY menyatakan ada gerakan untuk mengambilalih kepemimpinan Demokrat secara paksa, melibatkan mantan elite Demokrat dan diduga juga pejabat tinggi negara.
Para pendiri dan senior Partai Demokrat sehari setelah AHY memberikan testimoni pun bereaksi dan mengkritik internal Demokrat.
Mantan Ketua Komisi Pengawas Partai Demokrat Ahmad Yahya mengatakan pernyataan AHY yang melibatkan pihak eksternal partai adalah langkah tidak tepat.
"Untuk meluruskan pernyataan AHY yang melibatkan eksternal adalah tidak tepat, padahal ini urusan internal partai," kata Ahmad Yahya saat membacakan sikap pendiri dan senior Partai Demokrat dalam konferensi pers di Jakarta.
Dia menjelaskan, para pendiri dan senior Partai Demokrat telah mendengarkan dan mengkaji pengaduan serta keluh kesah kegundahan kekecewaan para kader di daerah terkait pelaksanaan Kongres Demokrat pada Maret 2020.
Menurut dia, para kader tersebut menilai kongres tersebut menghasilkan demokrasi semu, cacat hukum karena tidak sesuai dengan AD/ART Partai Demokrat.
"Tidak memenuhi tata cara Kongres partai, tidak ada LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban), terkesan kongres jadi-jadian, pengangkatan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono dipaksakan," ujarnya.
Ahmad Yahya mengatakan, para senior Demokrat juga menerima aduan bahwa selama kepemimpinan AHY, DPP Partai Demokrat meminta dan memungut iuran dari tiap fraksi di DPD dan DPC Demokrat di daerah sehingga menambah beban partai di daerah.
Dia menilai langkah tersebut sebelumnya tidak pernah terjadi di era ketua umum Partai Demokrat sebelumnya yaitu Budi Santoso, almarhum Hadi Utomo, dan Anas Urbaningrum.
"Lalu proses penentuan pasangan calon kepala daerah di provinsi, kabupaten/kota yang diusulkan Demokrat pada era Ketua Umum sebelumnya, diserahkan penuh kepada pengurus DPD dan DPC. Namun saat ini sepenuhnya ditarik ke DPP dan tidak memperhatikan usulan atau aspirasi daerah khususnya kabupaten/kota," katanya.
Dia mengatakan, harapan kader Demokrat secara umum menginginkan adanya perubahan lebih baik ke depan dan partai tersebut kembali menjadi partai besar serta kesan negatif sebagai parpol ekseklusif dan milik keluarga harus dihilangkan.
TERPOPULER
