Suara.com - Polisi mengungkap fakta baru terkait aksi nekat sekuriti alias petugas keamanan (Satpam) berinisial RH (34) yang menusuk Plt Kadisparekraf DKI Jakarta, Gumilar Ekalaya saat sedang berada di kantornya. Ternyata RH kerap mengancam Gumilar yang disampaikan melalui anak buah korban.
Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Azis Andriansyah, awalnya RH berstatus sebagai pegawai kontrak bidang sekuriti dari Dinas Kebudayaan DKI. Namun, mendapatkan tugas kewilayahan di kantor Disparekraf.
Kemudian, ahir-akhir ini RH harus menerima kenyataan pahit lantaran diputus kontraknya. Ia kemudian coba mempertanyakan hal tersebut ke bidang kepegawaian Disparekraf, namun merasa tak mendapatkan titik terang.
"Sudah timbul amarah pada tanggal 8-nya ya. Menyampaikan ancaman kepada salah satu pegawai di kepegawaian. Menyampaikan hari ini bapak boleh selamat, tetapi lain hari bapak bisa pulang tidak selamat. Itu ancaman kepada orang lain di divisi kepegawaian," kata Azis di Mapolres Metro Jakarta Selatan, Jakarta, Kamis (11/2/2021).
Tak puas mendapatkan jawaban dari bidang kepegawaian, pelaku kemudian meminta untuk bertemu pejabat setempat untuk mencari jawaban pasti soal status pekerjaannya tersebut.
Akhirnya bertemu dengan Plt Kadisparekraf Gumilar. Namun juga merasa tak kunjung dapat jawaban yang memuaskan. Pelaku pun emosi dan terjadi lah penusukan.
"Kepala (Plt Kadisparekraf) menyampaikan normatif apa adanya. Bahwa pelaku ini adalah pegawai kontrak yang diangkat di Dinas Kebudayaan, silakan bertanya ke sana," tuturnya.
Korban pun harus menerima luka di bagian pahanya. Selain itu, pelaku juga sempat menusuk sekuriti yang coba menghalangi usaha pelaku untuk kabur.
"Dia enggak secara khusus (menyasar korbannya). Sebenarnya siapa pun yang ditanya yang kemudian tidak sesuai apa yang diinginkan berpotensi jadi korbannya dia," tandasnya.
Baca Juga: Plt Kadisparekraf DKI Ditikam Satpam Kantor, RH Tak Terima Diputus Kontrak
Atas perbuatannya itu, RH dijerat Pasal 351 ayat 2 KUHP tentang Penganiayaan dengan ancaman penjara 5 tahun serta dijerat UU Darurat.
