REGIONAL:
Suara.com - Tim kuasa hukum Jumhur Hidayat masih kesulitan untuk bertemu kliennya yang kini masih mendekam di Rutan Bareskrim Polri. Pasalnya, untuk bertemu dengan sang terdakwa kasus penyebaran berita bohong atau hoaks, ada ada pendampingan dari pihak kejaksaan.
Selama rangkaian persidangan pun, pentolan KAMI itu sama sekali belum pernah dihadirkan di ruang sidang. Dia hanya hadir secara virtual melalui sambungan Zoom.
"Saat ini memang masih sulit karena di rutan bareskrim harus ada pihak jaksa yang mendampingi untuk proses hukum saat bertemu," kata Oky Wiratama selaku kuasa hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (11/2/2021).
Menurut Oky, hal tersebut telah melanggar Pasal 70 KUHAP.
"Penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya.”
"Ini yang menurut saya melanggar Pasal 70 KUHAP karena penasihat hukum tidak memiliki batas waktu kapan berkunjung," sambungnya.
Oky melanjutkan, upaya permohonan agar Jumhur ditangguhkan penahanannya telah ditolak oleh majelis hakim. Padahal, tim kuasa hukum telah menyampaikan sejumlah alasan beserta opsi-opsinya.
Misalnya, jika Jumhur dikhawatirkan terpapar Covid-19, dia bisa saja mengikuti persidangan dengan cara isolasi di rumah. Jika nantinya persidangan memasuki agenda pemeriksaan saksi, tim kuasa hukum akan kesulitan memberikan pendampingan apabila Jumhur masih berada di Rutan Bareskrim Polri.
"Tidak dikabulkan sebenarnya. Kan jika alasan terpapar covid, bisa kan isolasi mandiri di rumah, ditangguhkan dulu penahanannya. Kan seperti itu. Tapi tidak dikabulkan juga," jelas Oky.
Walkout di Sidang
Dalam sidang dengan agenda putusan sela, tim kuasa hukum Jumhur memilih meninggalkan ruang persidangan alias walkout. Hal itu dilakukan lantaran permintaan agar sang pentolan KAMI dihadirkan secara langsung tak kunjung dikabulkan oleh majelis hakim.
Usai hakim menolak nota keberatan Jumhur, Oky sempat memberi opsi terkait protokol kesehatan agar kliennya bisa hadir secara langsung. Salah satunya, memfasilitasi pemeriksaan swab terhadap Jumhur sebelum dan sesudah sidang.
"Itu ambigu, tidak relevan dengan apa yang disampaikan oleh penuntut umum dan majelis hakim. Kenapa yang lain bisa keluar masuk sementara dia (Jumhur) tidak? Dan kami juga akan memfasilitasi tes swab yang akurat. Tetapi tidak diakomodir oleh majelis hakim, maka dari itu kamu memilih walkout," papar Oky.
Untuk agenda persidangan pekan depan, Oky mengaku akan berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Rencananya, agenda pada Kamis mendatang adalah pemeriksaan saksi dari pihak JPU.
"Nanti kami akan koordinasi ke jaksa dulu," singkat Oky.
Permohonan Jumhur
Saat diberi kesempatan berbicara, Jumhur mengungkapkan bahwa ada tahanan lain di Rutan Bareskrim Polri yang bisa mengikuti sidang secara langsung. Hal itu dia ungkapkan saat tim kuasa hukum saling adu mulut dengan majelis hakim -- juga JPU -- terkait hal tersebut.
"Izin yang mulia, ini di Rutan Bareskrim ada tahanan lain yang bisa keluar masuk untuk sidang offline," kata Jumhur dengan suara tersendat karena koneksi internet yang buruk.
Namun, pernyataan Jumhur disanggah oleh JPU yang terdiri dari tiga orang tersebut. Menurut salah satu dari mereka, di Rutan Bareskrim terdapat banyak tahanan. Terlebih ada kebijakan agar tahanan tidak bisa keluar masuk sebagai upaya penyebaran Covid -19.
"Yang mulia, di Rutan Bareskrim ada banyak sekali tahanan dan ada peraturan agar tahanan tidak keluar masuk karena pandemi Covid-19," ujar salah satu JPU.
Eksepsi Ditolak
Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak nota keberatan atau eksepsi yang diajukan oleh Jumhur Hidayat, terdakwa kasus penyebaran berita bohong atau hoaks. Putusan sela tersebut dibacakan majelis hakim di ruang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (11/2/2021) hari ini.
Jumhur yang juga pentolan KAMI tersebut lagi-lagi harus mengikuti jalannya persidangan secara virtual melalui sambungan Zoom. Sebab, hingga kini dia masih meringkuk di Rutan Bareskrim Polri.
Hakim mengatakan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah mengurai secara rinci unsur-unsur pidana yang dilakukan Jumhur di dalam surat dakwaannya. Dengan demikian, hakim menyatakan bahwa surat dakwaan yang disusun JPU telah sah.
"Penuntut umum telah mencantumkan dan menguraikan unsur-unsur pidana yang dilakukan dalam surat dakwaan," kata hakim ketua saat membacakan putusan sela.
Hakim menyatakan jika nota keberatan yang disampaikan oleh kuasa hukum Jumhur pekan lalu. Untuk itu, hakim memerintahkan agar pemeriksaan perkara penyebaran berita bohong atas terdakwa Jumhur untuk dilanjutkan.
"Menyatakan nota keberatan kuasa hukum tidak diterima untuk seluruhnya. Memerintahkan pemeriksaan perkara atas nama Jumhur Hidayat dilanjutkan."
TERPOPULER