Suara.com - Inspektur Jenderal Polisi Napoleon Bonaparte dituntut tiga tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Agung dalam kasus suap penghapusan Red Notice Djoko Tjandra di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat, Senin (15/2/2021).
Selain pidana badan, mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri itu, turut membayar uang denda sebsar Rp100 juta, subsider enam bulan kurungan penjara.
"Menyatakan terdakwa irjen napoleon bonaparte terbkti secara sah dan meyakinkan melakukan korupsi. Menghukum terdakwa dengan pidana pejara selama 3 tahun dikurangi selama terdakwa berada di tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan," kata Jaksa Junaidi dalam pembacaan tuntutan di PN Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (15/2/2021).
Adapun hal memberatkan terdakwa Napoleon. Ia, tak mendukung upaya pemerintah dalam rangka penyelenggaraan negara yang bersih bebas dari korupsi.
"Perbuatan terdakwa merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum," ucap Jaksa Junaidi.
Dalam hal meringankan, terdakwa Napoleon selama persidangan bersikap sopan dan belum pernah dihukum penjara.
Dakwaan
Dalam dakwaan, Napoleon diduga menerima suap dari Djoko Tjandra melalui Tommy Sumardi senilai 200 ribu dolar Singapura dan 270 ribu dolar Amerika Serikat (AS).
Napoleon telah melanggar Pasal 5 ayat 2 juncto Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
Baca Juga: Irjen Napoleon Ngaku Rekam Percakapan Brigjen Prasetio dan Tommy di Penjara
