Suara.com - Komnas HAM secara resmi menyerahkan barang bukti hasil penyelidikan kasus KM 50 yang menewaskan sejumlah laskar FPI kepada Bareskrim Polri, Selasa (16/2/2021). Polri akan langsung pelajari dan pilah-pilah guna titik terang kasus tersebut.
"Tentunya kami akan segera pelajari, akan kami pilah-pilah untuk membuat terang kasus ini," kata Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Andi Rian di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (16/2/2021).
Brigjen Andi menjelaskan, ada tiga bentuk barang bukti yang pihaknya terima dari Komnas HAM. Menurutnya, hal itu terlalu banyak, sehingga akan lebih dulu dipelajari dan dipilah-pilah oleh penyidik.
"Terlalu banyak ini, kita akan pilah mana yang akan membantu atau melengkapi alat bukti yang sudah dilengkapi penyidik," ungkapnya.
Lebih lanjut, Andi menegaskan tak ada batasan atau target penyidik Polri dalam mempelajari barang bukti tambahan kasus KM 50 laskar FPI dari Komnas HAM.
"Ini saja masih kita pelajari, ada ribuan ini, barang buktinya ribuan ini," tandasnya.
Sebelumnya, Direktur Tindak Pidana Umum (Dir Tipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol Andi Rian Djajadi mengatakan, bahwa pihaknya telah mengirimkan surat permohonan permintaan barang bukti kepada Komnas HAM pada Senin (15/2/2021) pagi tadi.
"Sudah dikirim tadi pagi," kata Andi saat dikonfirmasi, Senin (15/2/2021).
Karo Penmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono mengklaim bahwa Polri telah mempelajari secara keseluruhan hasil investigasi Komnas HAM. Setidaknya ada dua poin yang menjadi perhatian, yakni terkait peristiwa penyerangan laskar FPI dan dugaan unlawful killing atau pembunuhan di luar hukum.
Rusdi juga menyampaikan bahwa pihaknya berencana meminta barang bukti hasil investigasi kepada Komnas HAM. Sebab, barang bukti tersebut diperlukan untuk menindaklanjuti hasil investigasi Komnas HAM terkait kematian laskar FPI yang telah diserahkan kepada pihaknya.
"Sesuatu yang menjadi lebih penting untuk Polri dapat menindaklanjuti daripada permasalahan ini adalah barang bukti yang sampai saat ini masih dikuasai oleh Komnas HAM," kata Rusdi di Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (11/2) pekan lalu.
TERPOPULER
