Infografis
Lebih lanjut, Ombudsman juga berencana mengirimkan surat kepada Ketua KASN Agus Pramudinto dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengenai temuan dugaan maladministrasi dan dugaan tindak pidana pemalsuan.
Selain itu Lely menyebut pihaknya bakal meminta pimpinan Ombudsman RI periode selanjutnya yang akan dilantik pada pekan depan untuk melakukan pemeriksaan dugaan maladministrasi tersebut.
"Atas inisiatif sendiri terkait prosedur penempatan jabatan-jabatan di instansi pemerintah khususnya di Kementerian Agama," ujar Lely.
Berdasarkan keterangan Sekretaris Jenderal Kemenag Nizar Ali, Lely menyebut pihak Kemenag akan menunda proses pengusulan Nasruddin untuk mengisi salah satu jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP) di lingkungan Kementerian Agama.
Seperti diketahui pada April 2019 lalu, Ombudsman RI Perwakilan NTB telah mengeluarkan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) atas praktik penyimpangan prosedur dan wewenang oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTB, Nasruddin dalam proses pencairan Dana BOS Tahap II Tahun 2008 pada madrasah penerima dana BOS di NTB.
Ketika itu, Ombudsman RI Perwakilan NTB menemukan praktik maladministrasi dan meminta Menteri Agama Fahrul Razi ketika itu memberhentikan Nasruddin dari jabatannya.
Fahrul Razi dalam keputusannya pada Januari 2020 memberhentikan Nasruddin dari jabatannya sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama NTB.
