Hal tersebut dikatakannya lantaran pemerintah mesti menjaga hak konstitusi yang tertuang di dalam Pasal 28 UUD 1945 tentang kebebasan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan, dan sebagainya.
"Demokrasi tanpa kritik itu seperti kuburan, sepi dan tidak ada kemajuan," tuturnya.