Infografis
Suara.com - Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Daulay mengatakan hasil survei yang dilakukan Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia yang menyebut 41 persen masyarakat menolak untuk divaksin Covid-19 tak boleh diabaikan begitu saja. Menurutnya hal itu permasalahan serius, pemerintah diminta terus sosialisasi.
Saleh menilai, adanya sanksi dalam Perpres Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres No, 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vakisnasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 tidak mendongkrak antusias masyarakat untuk vaksinasi.
"Saya tidak begitu yakin bahwa sanksi yang disebutkan dalam Perpres 14 yang baru itu akan meningkatkan partisipasi masyarakat. Menurut saya, partisipasi itu akan lebih meningkat jika sosialisasinya dilakukan secara serius di seluruh Indonesia," kata Saleh kepada wartawan, Senin (22/2/2021).
Saleh mengatakan, masyarakat perlu untuk mengikuti vaksinasi Covid-19. Sebab, kata dia, anggaran besar yang telah dikeluarkan oleh pemerintah untuk menangani pandemi Covid-19 di Tanah Air tidak terbuang cuma-cuma.
"Terakhir menkes paparan di Komisi IX angkanya mencapai Rp 134 triliun sekian. Jadi angka itu untuk vaksinasi dan seluruh hal yang berkaitan dengan itu luar biasa besarnya. Jadi harus efektif," tuturnya.
Lebih lanjut, Ketua Fraksi PAN DPR RI ini meminta pemerintah lebih serius untuk melakukan sosialisasi vaksinasi kepada masyarakat. Adanya hasil survei tersebut harus disikapi serius.
"Berarti yang kemarin-kemarin ini dikampanyekan oleh pemerintah itu belum masuk sepunuhnya. Belum dipahami sepenuhnya oleh masyarakat. Makanya, mereka tadi takut nggak mau divaksin. Sosialisasi penting sekali agar semua masyarakat ini paham," tandasnya.
41 Persen Tolak Vaksin
Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia mengungkapkan ada beberapa masyarakat Indonesia yang menyatakan tidak mau divaksin karena menilai vaksin hanyalah permainan mafia farmasi yang meraup untung besar karena pandemi Covid-19.
Baca Juga: Siap-Siap, 19.897 Warga Malioboro Bakal Dapat Vaksin Covid-19
Direktur Eksekutif Indikator, Burhanuddin Muhtadi mengatakan, jumlahnya memang tidak terlalu besar hanya 3,1 persen dari 1.200 responden survei mereka. Namun tetap saja hal ini dinilainya bisa mengganggu program vaksinasi.
