Suara.com - Kerumunan warga ketika menyambut kedatangan Presiden Joko Widodo di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, pada Selasa (23/2/2021) memicu kritik dari sejumlah kalangan dan rencananya pada Kamis (25/2/2021), ini, Jokowi dilaporkan ke Bareskrim Polri.
Kelompok yang berencana melaporkan Jokowi menamai diri Koalisi Masyarakat Anti Ketidakadilan. Mereka menilai ada aspek pelanggaran protokol dalam peristiwa itu dan Presiden dianggap telah menjadi pemicunya.
Ketua Koalisi Masyarakat Anti Ketidakadilan Kurnia berkata, "Presiden Joko Widodo sebagai pemimpin rakyat malah membuat kerumunan dan abai terhadap protokol kesehatan dengan melemparkan bingkisan dari atas mobil."
Namun menurut pendapat Muchamad Nabil Haroen, politikus dari partai pendukung Jokowi (PDI Perjuangan), kerumunan warga terjadi secara spontan karena sebelumnya tidak ada ajakan.
Kerumunan warga yang menyambut kedatangan Jokowi terjadi sangat cepat dan tidak bisa terhindarkan, kata Nabil seraya mengatakan, sudah diupayakan untuk mengingatkan warga agar semua menggunakan masker dan taat protokol kesehatan.
"Bahwa tidak ada usaha atau provokasi untuk membentuk kerumunan. Tidak ada informasi yang mengajak warga membentuk kerumunan. Jadi, memang bukan dengan sengaja melanggar protokol kesehatan," kata Nabil.
Tetapi agar kejadian serupa tidak terulang, Nabil menyarankan kepada protokol istana untuk mengantisipasi setiap kali Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja.
"Untuk ke depan, saya kira perlu diantisipasi tim Presiden. Misalnya dengan kendaraan patroli bahwa warga sebaiknya menjaga jarak, mematuhi protokol kesehatan," kata Nabil.
Ketua Koalisi Masyarakat Anti Ketidakadilan Kurnia mengatakan berharap laporannya nanti diterima dan ditindaklanjuti polisi.
"Dengan semangat menuju Indonesia bebas Covid-19 dan prinsip semua orang sama kedudukannya di hadapan hukum," katanya.
Ketua Satuan Tugas Covid-19 Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia Zubairi Djoerban mengatakan telah menyaksikan video rekaman peristiwa penyambutan kedatangan Jokowi di Maumere dan dia berkata:
"Intinya, kerumunan akan selalu jadi sorotan. Apalagi menyangkut situasi saat ini. Anak-anak belajar daring dan usaha kecil menderita. Mereka akan bertanya-tanya, kenapa kerumunan itu boleh dan kenapa kerumunan yang lain tidak boleh," kata Zubairi melalui akun Twitter.
"Yang jelas, bagaimana mengelola dan mengontrol kerumunan itu adalah PR kita bersama. Ini bukan tentang politik. Ini bicara tentang protokol kesehatan untuk kemaslahatan."
Zubairi kemudian menjelaskan bahwa kasus aktif Covid-10 di sejumlah daerah sudah melandai dan dia berharap pandemi segera terkendali.
"Kabar baiknya, angka kasus Covid-19 aktif di beberapa daerah Indonesia telah turun. Bismillah kita bisa," kata Zubairi.
TERPOPULER
