Suara.com - Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P-LIPI), Firman Noor, melihat ada dua perspektif dari kemelut yang muncul di Partai Demokrat saat ini. Dua perspektif tersebut bisa karena faktor intervensi dari pihak luar dan konflik internal.
Terkait perspektif intervensi dari pihak eksternal, Firman menerangkan kalau dalam sejarah kepolitikan di Indonesia tidak terbebas dari intervensi dari negara. Ia mencontohkan di awal zaman Orde Baru di mana Presiden ke-2 RI Soeharto menggagalkan adanya upaya membangkitan Partai Masyumi.
"Termasuk misalnya waktu itu tahun 1971, 1972 menimpa partai Sarikat Islam Indonesia antara Thayeb Mohammad Gobel dan juga versus pak Ibrahim, dan yang ketiga versi intervensi yang ketiga itu adalah saat munculnya konflik," kata Firman dalam sebuah diskusi bertajuk Kemelut Partai Demokrat Berlanjut, Sabtu (27/2/2021).
Pola intervensi itu ada yang bersifat langsung dilakukan oleh negara atau melalui proxy yakni dengan cara memainkan instrumen legal formal atau pendanaan. Sementara untuk perspektif internal muncul dikarenakan adanya ketidakpuasan kader sehingga memunculkan konflik.
"Jadi pertarungan antara orang-orang yang ada di pihak kepengurusan," tuturnya.
Dua persepktif tersebut dikatakan Firman, bisa menyebabkan adanya faksionalisasi partai. Ia memberikan contoh dengan konflik internal yang terjadi di Partai Golkar, PPP, Partai Berkarya dan PKB.
Perbedaan pendapat yang berujung pada munculnya kubu-kubu dalam partai hanya akan melahirkan pertarungan kepengurusan ganda. Menurutnya kemelut Partai Demokrat pun bisa mengarah kepada kepengurusan ganda atau kemungkinan nantinya ada rekonsiliasi yang berujung kepada gugatan di pengadilan.
"Tapi bisa juga mengarah pada terbentuknya partai baru kalau dia kalah di pengadilan, atau masuk partai lain, itu terjadi juga," ungkapnya.
Baca Juga: Dipecat Demokrat, Marzuki Alie: Insyaallah Bakal Ada Karma
