REGIONAL:
Suara.com - Pemerintah Jakarta dibawah kepemimpinan Anies Baswedan sudah membangun 3.876 sumur resapan, 2.974 sumur resapan di antaranya dibangun pada 2020. Jumlah tersebut masih jauh dari kebutuhan Jakarta sebanyak 1,8 juta sumur untuk pengendalian banjir.
Wakil Gubernur Jakarta Ahmad Riza Patria mendorong para pengusaha yang memiliki kemampuan mengerjakan proyek sumur resapan untuk mendaftar dan menawarkan produk ke katalog elektronik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
"Kami akan usahakan mendorong semua pengusaha yang memiliki produk masukkan ke e-katalog. Supaya banyak pilihan supaya lebih merata, tidak dimonopoli oleh satu-dua perusahaan," ujar Riza di Balai Kota Jakarta, Rabu (3/3/2021).
Dengan demikian, pemerintah bisa memilih vendor mana yang dinilai bisa memenuhi target pembangunan sumur resapan.
"Sehingga nanti kami bisa memilih dengan banyak pilihan yang terbaik, yang murah, tentu yang berguna masyarakat," kata Riza.
Baru 0,2 persen
Pengusaha didorong untuk turut berkontribusi dalam pembangunan sumur resapan di Ibu Kota karena realisasinya baru 0,2 persen dari total kebutuhan.
Beberapa waktu yang lalu, Riza mengatakan 1,8 juta sumur resapan bukanlah target satu periode kepemimpinan.
Riza mengatakan program sumur resapan merupakan proyek jangka panjang karena pembuatannya memerlukan waktu.
"Sekarang ada 3.964 (sumur resapan yang sudah dibuat). Pertama, perlu kami jelaskan kembali, yang dimaksud Pak Gubernur 1,8 juta itu kebutuhan Jakarta, bukan harus dipenuhi dalam lima tahun atau dalam satu tahun, tidak mungkin, itu kebutuhan Jakarta," ujar Riza.
300 ribu sumur resapan tahun 2021
Dalam laporan Antara awal tahun 2021, pemerintah Jakarta menyatakan merencanakan untuk membangun 300 ribu sumur resapan lagi pada tahun ini dengan anggaran Rp400 miliar yang telah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2021.
Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Juaini Yusuf menjelaskan, drainase vertikal nantinya yang pertama akan dibuat di lahan-lahan milik pemerintah Jakarta, seperti di kantor-kantor pemerintahan, puskesmas, hingga sekolah.
"Termasuk di taman, kalau di taman kita bisa buat lebih lebar. Lalu, di badan jalan, di pinggir jalan itu, di separator itu kami bisa buat yang lebih luas juga," ujarnya.
Dengan usaha pembuatan sumur resapan ini, Juaini berharap banjir yang kerap melanda ibu kota bisa diatasi.
Dalam menjalankan program ini, lanjut Juaini, ratusan vendor pembuat sumur resapan telah disiapkan oleh Pemprov DKI, sehingga target pengerjaan 300 ribu sumur resapan bisa terealisasikan dengan baik.
"Sekarang lagi diproses vendornya, ada 100 vendor. Kami harapkan banyaknya vendor jadi yang kerja makin banyak, sehingga program bisa cepat kita jalankan," kata dia.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bakal melanjutkan pembuatan lebih dari satu juta sumur resapan atau drainase vertikal yang menjadi salah satu pengendalian banjir Jakarta.
Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarya Juaini Yusuf mengatakan nantinya program pembuatan sumur resapan atau drainase vertikal ini akan melibatkan masyarakat dalam pengerjaannya. Namun, untuk material yang diperlukan akan difasilitasi oleh Dinas SDA DKI Jakarta.
"Rencananya, nanti kita minta pembuatan ini dilakukan secara padat karya. Jadi, dari warga bisa ikut andil membuat sumur resapan," kata Juaini dalam rapat pengendalian banjir yang ditayangkan rekaman video Pemprov DKI, Kamis (6/8/2020).
Ia menjelaskan, pengerjaan sumur akan dimulai tahun 2020 hingga 2022, memiliki target 60 titik sumur resapan setiap satu rukun tetangga.
Rinciannya, 82.020 sumur resapan dari 1.367 RT di Jakarta Pusat, 364.620 sumur resapan dari 6.077 RT di Jakarta Selatan, 311.940 sumur resapan dari 5.199 RT di Jakarta Barat, dan 428.160 sumur resapan dari 7.136 RT di Jakarta Timur.
Sementara itu, untuk jakarta Utara tidak akan dibangun sumur resapan karena kondisi geologisnya.
"Untuk di Utara, kita enggak bisa bangun karena kondisinya airnya dangkal. Digali satu meter saja, air sudah timbul," tuturnya.
Program pembangunan sumur resapan sudah dikerjakan di sejumlah titik, seperti di gedung pemerintah daerah, RPTRA, sekolah-sekolah, kantor kelurahan, masjid, dan taman kota.
TERPOPULER