Suara.com - Ketua Bidang Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Cholil Nafis, angkat suara menanggapi maraknya praktik prostitusi di sekitar kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.
Melalui akun media sosial X miliknya, @cholilnafis, ia mengungkapkan kekhawatiran mendalam atas dampak moral dari pembangunan IKN yang seharusnya menjadi simbol masa depan bangsa.
"Ya Allah… Astaghfirullah… nambah menyuburkan malapetaka. Ini proyek rugi uang dan rugi moral," komentar Cholil, dikutip Rabu (9/7/2025).
Pernyataan itu merespons temuan Satpol PP Kabupaten Penajam Paser Utara yang menjaring 64 pekerja seks komersial (PSK) di Kecamatan Sepaku, wilayah yang berdekatan dengan kawasan IKN.
Penertiban dilakukan dalam tiga gelombang operasi sejak awal tahun, dengan praktik prostitusi dilakukan secara daring melalui aplikasi pesan instan dan penginapan sewaan.
Kritik keras KH Cholil Nafis itu bukan hanya ditujukan pada persoalan prostitusi, tetapi juga terhadap pemerintah yang dinilainya belum optimal dalam menjaga arah dan nilai-nilai moral pembangunan.
"Mohon pemerintah, IKN itu dijaga dengan baik dan pemanfaatannya yang maksimal meski tak ada lagi rencana menjadi ibu kota," ucapnya.
Sebagaimana diketahui, belakangan ini muncul wacana bahwa status IKN sebagai pengganti DKI Jakarta akan dikaji ulang. Namun terlepas dari status administratif, Cholil menekankan bahwa pembangunan besar seperti IKN tidak boleh tercerabut dari fondasi etika dan kemanusiaan.
"Jangan sampai proyek itu jadi Ibu Kota “neraka”," kritiknya.
Sementara itu, Kepala Otoritas Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono menegaskan bahwa sudah tidak ada lagi pekerja seks komersial (PSK) yang beroperasi di wilayah tersebut, dan menyebut berita yang beredar sebagai informasi lama.
Menurut Basuki, praktik haram itu memang pernah ada, namun lokasinya bukan di kawasan inti IKN, melainkan di Kecamatan Sepaku yang kini sudah berkembang.
Ia mengklaim bahwa temuan prostitusi pada bulan Ramadan lalu telah ditindak tegas oleh tim gabungan.
"Itu ada prostitusi itu kemudian kami gabungan, dengan kepolisian, Satpol PP. Kemudian deputi pengendalian pembangunan kami sendiri turun. Ada 8 warung yang kami selesaikan waktu itu," ujar Basuki.
TERPOPULER
