Cegah Bentrok Kubu AHY - Moeldoko, 3 Kompi Kepolisian Jaga Kemenkumham

Dwi Bowo Raharjo | Bagaskara Isdiansyah | Suara.com

Senin, 08 Maret 2021 | 11:10 WIB
Cegah Bentrok Kubu AHY - Moeldoko, 3 Kompi Kepolisian Jaga Kemenkumham
Sejumlah personel aparat kepolisian diturunkan untuk mencegah kerusuhan saat kedua kubu Partai Demokrat mendatangi Kemenkumham. (Suara.com/Bagaskara)

Suara.com - Dua kubu Partai Demokrat yang masing-masing diketuai oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko, hari ini akan mendatangi Kementerian Hukum dan HAM. Sejumlah personel aparat kepolisian diturunkan untuk mencegah kerusuhan.

Berdasarkan pantauan Suara.com di gedung Kemenkumham tepatnya di Ditjen Administrasi Hukum Umum sejumlah apart kepolisian disiagakan untuk mengawal agenda tersebut.

Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Pol Azis Andriansyah, mengatakan pihaknya menerjunkan 3 kompi personel kepolisian di Kemenkumham. Pengamanan dilakukan untuk mencegah bentrokan antara dua kubu.

"Sebanyak 3 kompi kita turunkan. Ini supaya sebenarnya jaga kamtibnas menjaga supaya tidak ada bentrok antar kubu intinya ke arah sana," kata Azis di Kemenkumham, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (8/3/2021).

Sementara itu, Azis mengatakan nantinya hanya perwakilan saja yang dapat diperkenankan masuk ke Kemenkumham. Sementara yang tidak berkepentingan seperti pendukung masing-masing kubu dilarang masuk.

"Ya sudah komunikasi dengan pihak Kumham sini jadi yang boleh masuk hanya beberapa orang yang sudah dipilih mewakili suara saja yang lain di luar saja supaya tidak ramai. Prokes kita sudah koordinasi," tuturnya.

Pada hari ini kedua kubu Demokrat akan menyerahkan bukti sah kepengurusan yang mereka akui.

Adapun AHY bakal turun gunung langsung membawa serta seluruh Ketua DPD Partai Demokrat ke Kemenkumham. Bukan hanya membuktikan Partai Demokrat dibawah kepemimpinannya yang sah, AHY juga bakal membuktikan bahwa kongres luar biasa (KLB) Deli Serdang, Sumatra Utara produk abal-abal.

"Kita besok akan menyampaikan bagaimana sikap Partai Demokrat menghadapi KLB abal-abal ini dengan segala bukti yang kita miliki dari sisi legalitas, sesuai AD/ART, ingin menunjukan pada Kemenkumham apa yang menamakan dirinya KLB adalah abal-abal saja dan itu tidak sah dan itu diluar konstitusi AD/ART Partai Demokrat," tutur Anggota Majelis Tinggi Syarief Hasan di DPP Partai Demokrat ditulis Senin (8/3/2021).

Syatief mengatakan semua berkas dan surat terkait keabsahan DPP Partai Demokrat kubu AHY, akan dibawa serta ke Kemenkumham pada hari ini

"Oh iya bawa semua, SK dan segala macam kita lengkap lah," kata Syarief.

Namun, Syarief belum bisa memastikan pihaknya akan bertemu langsung dengan Menkumham Yasonna Laoly atau tidak.

Syarief sendiri menyadari bahwa pasa Senin (8/3), tidak hanya kubu AHY yang bakal mendatangi Kemenkumham, melainkan juga kubu Moeldoko.

"Infonya begitu, mudah-mudahan tidak sama lah," kata Syarief.

Sementara itu diketahui, Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang, Sumatra Utara segera mendaftarkan hasil KLB ke Kementerian Hukum dan HAM pada Senin (8/3/2021).

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Geografi Indonesia Sejauh Mana Anda Mengenal Peta Nusantara?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Demokrat Sebut Gatot Ksatria Ketimbang Moeldoko Halalkan Segala Cara

Demokrat Sebut Gatot Ksatria Ketimbang Moeldoko Halalkan Segala Cara

News | Senin, 08 Maret 2021 | 11:00 WIB

Kubu AHY dan Moeldoko Adu Legalitas Demokrat ke Kemenkumham

Kubu AHY dan Moeldoko Adu Legalitas Demokrat ke Kemenkumham

Sumbar | Senin, 08 Maret 2021 | 10:31 WIB

Analis: Mustahil Moeldoko Berani Tanpa Garansi Kemenkumham, Mau Bunuh Diri?

Analis: Mustahil Moeldoko Berani Tanpa Garansi Kemenkumham, Mau Bunuh Diri?

News | Senin, 08 Maret 2021 | 10:13 WIB

Din Syamsuddin Curiga Jokowi Restui Moeldoko Ambil Alih Demokrat

Din Syamsuddin Curiga Jokowi Restui Moeldoko Ambil Alih Demokrat

News | Senin, 08 Maret 2021 | 10:04 WIB

Terkini

Wamendagri Ribka Haluk Dorong Peran Perempuan Usai Raih Penghargaan

Wamendagri Ribka Haluk Dorong Peran Perempuan Usai Raih Penghargaan

News | Rabu, 06 Mei 2026 | 18:02 WIB

Wamendagri Bima Arya Tekankan Sinergi Pusat dan Daerah untuk Hadapi Tantangan Global

Wamendagri Bima Arya Tekankan Sinergi Pusat dan Daerah untuk Hadapi Tantangan Global

News | Rabu, 06 Mei 2026 | 17:55 WIB

Anggota Komisi III DPR Dukung RUU Polri Atur Jabatan Polisi di Luar Institusi Dibatasi: Supaya Jelas

Anggota Komisi III DPR Dukung RUU Polri Atur Jabatan Polisi di Luar Institusi Dibatasi: Supaya Jelas

News | Rabu, 06 Mei 2026 | 17:26 WIB

'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus

'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus

News | Rabu, 06 Mei 2026 | 17:20 WIB

Pemerintah Telah Salurkan Dana Rp 10,65 Triliun untuk Kebut Rehabilitasi Pascabencana Sumatera

Pemerintah Telah Salurkan Dana Rp 10,65 Triliun untuk Kebut Rehabilitasi Pascabencana Sumatera

News | Rabu, 06 Mei 2026 | 17:20 WIB

Kabar Gembira! Pajak Kendaraan Listrik di Jakarta Tetap Nol Rupiah, Ini 5 Fakta Terbarunya

Kabar Gembira! Pajak Kendaraan Listrik di Jakarta Tetap Nol Rupiah, Ini 5 Fakta Terbarunya

News | Rabu, 06 Mei 2026 | 17:18 WIB

Eks Ketua BPK Sebut Audit Kerugian Negara Rp1,5 Triliun di Kasus Chromebook Cacat

Eks Ketua BPK Sebut Audit Kerugian Negara Rp1,5 Triliun di Kasus Chromebook Cacat

News | Rabu, 06 Mei 2026 | 16:48 WIB

Diduga Ada Jual Beli, KPRP Usul Jalur Kuota Khusus di Rekrutmen Polri Dihapuskan

Diduga Ada Jual Beli, KPRP Usul Jalur Kuota Khusus di Rekrutmen Polri Dihapuskan

News | Rabu, 06 Mei 2026 | 16:31 WIB

Tanggapi Reformasi Polri, Sahroni Usul Jabatan Polisi di Lembaga Sipil Dibatasi Maksimal 3 Tahun

Tanggapi Reformasi Polri, Sahroni Usul Jabatan Polisi di Lembaga Sipil Dibatasi Maksimal 3 Tahun

News | Rabu, 06 Mei 2026 | 16:20 WIB

Bobol 7 Gereja di Jateng, Pencuri Ini Keok Usai Jualan Hasil Curian di Medsos

Bobol 7 Gereja di Jateng, Pencuri Ini Keok Usai Jualan Hasil Curian di Medsos

News | Rabu, 06 Mei 2026 | 16:20 WIB