3 dari 7 Buronan Ada di Luar Negeri, KPK Pastikan Belum Ada yang Mati

Reza Gunadha, Novian Ardiansyah

Rabu, 10 Maret 2021 | 21:14 WIB
3 dari 7 Buronan Ada di Luar Negeri, KPK Pastikan Belum Ada yang Mati
Ketua KPK Firli Bahuri.

Suara.com - Anggota Komisi III DPR RI Sarifuddin Sudding mempertanyakan kejelasan status terkait 7 dari 10 buronan Komisi Pemberantasan Korupsi yang hingga kini belum tertangkap.

Sudding meminta kejalasan KPK terkait di mana informasi keberadaan terakhir para ketujuh DPO tersebut, apakah masih berada di Indonesia, atau di luar negeri.

Ia juga meminta kepastian mengenai status mereka apalah masih hidup atau sudah meninggal.

"Ada 10 DPO, tiga orang sudah ditangkap dan masih 7 DPO dalam kaitan menyangkut masalah perkara yang ditangani oleh KPK. Ada HM, lalu kemudian, KK, SN, ISN, IH, SJ, dan ST," ujar Sudding dalam rapat Komisi III dengan KPK, Rabu (10/3/2021).

"Dari 7 DPO yang belum tertangkap ini, menurut dugaan KPK, masih dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, masih hidup atau di mana pak?" tanyanya.

Sudding menilai KPK perlu menjelaskan terkait informasi ketujuh buronan. Hal itu diperlukan agar tidak memunculkan pertanyaan bagi publik.

Sementara itu, dalam agenda rapat yang sama, Ketua KPK Firli Bahuri memberikan penjelasan. Ia mengatakan tiga dari tujuh buronan diketahui kepastiannya berada di luar negeri.

"Terkait dengan DPO, dari 7 itu kami pastikan 3 orang di luar pak, karena memiliki permanent residence di luar. Tapi kalau yang empat orang kami tidak bisa memastikan, apakah masih di Indonesia atau di luar negeri," ujar Firli.

Sedangkan untuk status dari ketujuh DPO yang juga dipertanyakan masih hidup atau tidak, Firli tidak dapat memberikan kepastian.

baca juga

"Kalau terkait dengan hidup atau sudah meninggalnya, tentu kita membutuhkan bukti. Sampai hari ini belum ada kabar berita ada seseorang para DPO itu yang dikuburkan karena meninggal dunia, dan belum juga kita menemukan nisan di mana dia dimakamkan dan siapa yang memakamkan," ujar Firli.

Harun Masiku Terus Diburu

KPK mengungkapkan hingga kini mereka masih terus memburu Harun Masiku. Namun sejauh upaya pencarian itu pula, KPK belum menemukan batang hidung Masiku.

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango, saat melakukan paparan dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR.

Nawawi sekaligus menyampaikam terkait perkara lain menyoal korupsi bansos yang melibatkan Juliari P Batubara dan kasus benur Edhy Prabowo.

"Perkara perkara dimaksud antara lain penanganan perkara bansos, perizinan benur ataupun kasus Harun Masiku yang masih sampai hari ini terus kami coba buru belum ketemu juga pak," kata Nawawi, Rabu (10/3/2021).

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Ada Usulan Revisi UU KPK, Firli Bahuri: Kami Berterima Kasih, Tetapi

Ada Usulan Revisi UU KPK, Firli Bahuri: Kami Berterima Kasih, Tetapi

News | Rabu, 10 Maret 2021 | 16:49 WIB

Mulai 1 Juni, Semua Pegawai KPK Beralih Jadi ASN

Mulai 1 Juni, Semua Pegawai KPK Beralih Jadi ASN

Riau | Rabu, 10 Maret 2021 | 15:29 WIB

Ketua KPK: Siapapun Bisa Jadi Koruptor, Meski Dapat Piagam Anti Korupsi

Ketua KPK: Siapapun Bisa Jadi Koruptor, Meski Dapat Piagam Anti Korupsi

News | Rabu, 10 Maret 2021 | 13:02 WIB

Eks Mensos Sudah Divaksin Covid-19, ICW: Masuk Kelompok Prioritas Mana?

Eks Mensos Sudah Divaksin Covid-19, ICW: Masuk Kelompok Prioritas Mana?

News | Selasa, 09 Maret 2021 | 10:38 WIB

Soal Hukuman Mati Edhy Prabowo-Juliari, Ketua KPK: Bisa Diterapkan Asal...

Soal Hukuman Mati Edhy Prabowo-Juliari, Ketua KPK: Bisa Diterapkan Asal...

News | Rabu, 03 Maret 2021 | 13:40 WIB

Kabar Terkini Harun Masiku, KPK Yakin Tak Kabur ke Luar Negeri

Kabar Terkini Harun Masiku, KPK Yakin Tak Kabur ke Luar Negeri

News | Selasa, 02 Maret 2021 | 12:33 WIB

Setahun Buron, KPK Yakin Harun Masiku Masih di Indonesia

Setahun Buron, KPK Yakin Harun Masiku Masih di Indonesia

News | Selasa, 02 Maret 2021 | 12:24 WIB

Keputusan Pimpinan KPK dan Dewas, Artidjo Alkostar Dimakamkan di Situbondo

Keputusan Pimpinan KPK dan Dewas, Artidjo Alkostar Dimakamkan di Situbondo

News | Minggu, 28 Februari 2021 | 17:54 WIB

Febri Diansyah ke KPK: Semoga Tak Terganggu Postingan Pimpinan Tampak Genit

Febri Diansyah ke KPK: Semoga Tak Terganggu Postingan Pimpinan Tampak Genit

News | Sabtu, 27 Februari 2021 | 14:28 WIB

Terkini

Jika Tim 9 Gagal, KPK Disebut Wajib Ambil Alih Kasus Febrie Adriansyah

Jika Tim 9 Gagal, KPK Disebut Wajib Ambil Alih Kasus Febrie Adriansyah

News | Kamis, 30 Juli 2026 | 23:15 WIB

Sungai Cileungsi Menghitam, DLH Bogor Gandeng Polda Jabar Bidik 5 Perusahaan

Sungai Cileungsi Menghitam, DLH Bogor Gandeng Polda Jabar Bidik 5 Perusahaan

Jabar | Kamis, 30 Juli 2026 | 23:06 WIB

Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Kasus, Kekayaan Kasi Pidsus Bogor Capai Rp6,1 Miliar Tanpa Utang

Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Kasus, Kekayaan Kasi Pidsus Bogor Capai Rp6,1 Miliar Tanpa Utang

Bogor | Kamis, 30 Juli 2026 | 23:01 WIB

Kembalikan Hak Pejalan Kaki, Satpol PP Bandung Ratakan 36 Bangunan Liar di Jalan Rajiman

Kembalikan Hak Pejalan Kaki, Satpol PP Bandung Ratakan 36 Bangunan Liar di Jalan Rajiman

Jabar | Kamis, 30 Juli 2026 | 22:38 WIB

Sempat Sebut PDIP, Ustaz Das'ad Latif Edit Unggahan soal Putusan MK Larang Dana Pendidikan untuk MBG

Sempat Sebut PDIP, Ustaz Das'ad Latif Edit Unggahan soal Putusan MK Larang Dana Pendidikan untuk MBG

News | Kamis, 30 Juli 2026 | 22:33 WIB

Kejagung Bongkar Alasan Periksa Tan Kian dan Ferry Boboho di Kasus Febrie Adriansyah

Kejagung Bongkar Alasan Periksa Tan Kian dan Ferry Boboho di Kasus Febrie Adriansyah

News | Kamis, 30 Juli 2026 | 22:24 WIB

Alasan Keselamatan, Kejagung Titipkan Ferry Boboho Saksi Kunci Kasus TPPU Febrie Adriansyah ke LPSK

Alasan Keselamatan, Kejagung Titipkan Ferry Boboho Saksi Kunci Kasus TPPU Febrie Adriansyah ke LPSK

News | Kamis, 30 Juli 2026 | 22:18 WIB

Angela Tanoesoedibjo Apresiasi Legislator yang Dinilai Berdampak bagi Masyarakat

Angela Tanoesoedibjo Apresiasi Legislator yang Dinilai Berdampak bagi Masyarakat

News | Kamis, 30 Juli 2026 | 22:18 WIB

Arus Peti Kemas IPC TPK Panjang Melonjak 73,7 Persen

Arus Peti Kemas IPC TPK Panjang Melonjak 73,7 Persen

Bisnis | Kamis, 30 Juli 2026 | 22:16 WIB

Gandeng TP PKK Hingga Tingkat RT, Bupati Bogor Rudy Susmanto Pacu Kesejahteraan Warga

Gandeng TP PKK Hingga Tingkat RT, Bupati Bogor Rudy Susmanto Pacu Kesejahteraan Warga

Bogor | Kamis, 30 Juli 2026 | 22:15 WIB

×