Suara.com - Tim kuasa hukum Jumhur Hidayat selaku terdakwa kasus penyebaran berita bohong alias hoaks menilai, keterangan saksi dari pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak sesuai dengan fakta perkara tersebut. Sebab, saksi bernama Agatha Widianawati, seorang PNS di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) sama sekali tidak mengerti apa yang diunggah sang pentolan KAMI terkait Undang-Undang Cipta Kerja.
Demikian hal itu disampaikan Oky Wiratama selaku salah satu tim kuasa Jumhur usai sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (15/3/2021). Tak hanya itu, saksi juga disebut tidak melihat unggahan Jumhur di jejaring Twitter.
"Namun, keterangannya menurut kami selaku kuasa hukum, (saksi) tidak mengerti mengenai fakta postingan Jumhur Hidayat. Dia tidak melihat postingannya dan dia tidak tahu sama sekali terkait faktanya," kata Oky.
Oky melanjutkan, Agatha selaku saksi memaparkan pandangannya selaku perumus Undang-Undang tersebut -- sebelum disahkan. Dalam sidang kali ini, saksi juga kerap mengeluarkan pandangannya selaku tim penyusun Omnibus Law - Undang-Undang Cipta Kerja.
"Bahkan, banyak sekali fakta mengenai pandangan dia sebagai salah satu anggota perumus dan penyusun UU Cipta Kerja," sambungnya.
Sebut Cuitan Salah
Dalam kesaksiannya, saat Undang-Undang Cipta Kerja -- saat itu masih rancangan -- disusun, Agatha mengaku menjabat sebagai Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri Kemenaker. Saat itu, dia mengaku ikut membahas mengenai klaster ketenagakerjaan dalam Undang-Undang Cipta Kerja.
JPU kemudian bertanya pada Agatha terkait cuitan Jumhur di media sosial Twitter -- yang jadi biang persoalan ini. Sebagaimana diketahui, sang pentolan KAMI itu sempat mengkritisi isu Omnibus Law - Undang-Undang Cipta Kerja dengan kalimat 'bangsa kuli dan terjajah' dalam cuitannya.
"Terkait twit yang di pos oleh saudara jumhur Hidayat, 'mari bergabung yang akan Indonesia bangsa kuli dan terjajah', apakah undang-undang itu akan mengarah ke sana?," tanya jaksa di ruang sidang utama.
Agatha pun menampik kebenaran dalam cuitan Jumhur. Menurut dia, pernyataan itu tidak tepat lantaran Undang-Undang Cipta Kerja disusun tidak mengarah pada seperti apa yang disebut oleh Jumhur.
"Jadi tidak tepat, jadi tidak ada sedikitpun dari mulai rancangan undang-undang sebelum undang-undang disahkan itu tidak ada arah ke sana," jawab Agatha.
Kepada majelis hakim, Agatha menyatakan jika Undang-Undang tersebut dibuat atas urgensi dua hal. Pertama adalah memberikan kesempatan kerja dan yang kedua adalah meningkatkan atas perlindungan pekerja.
Tak hanya itu, Agatha mengklaim bahwa Undang-Undang Cipta Kerja dibikin atas inisiatif pemerintah. Khususnya, dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
"Proses penyusunan diawali oleh seluruh kementerian di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian," sambungnya.
TERPOPULER
