Dijelaskan Thomas, instrumen hukum yang mendukung tindakan Pemerintah Kota Tangerang dalam melaksanakan pembongkaran bangunan tembok sudah mencukupi. PP 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah juga mengatur langkah-langkah yang mendukung Pemerintah KotaTangerang.
“Peraturan dan Dokumen hukum yang digunakan atas dasar pembongkaran menguatkan posisi Pemerintah Kota Tangerang dalam pembongkaran bangunan tembok, makanya dari Biro Hukum Setjen Kemendagri siap mendampingi Pemerintah Kota Tangerang dalam hal terjadi gugatan dari Sdr. Rully,” tandas Thomas.
TERPOPULER
