Setelah Tutup 7 Tahun, Prancis akan Kembali Buka Kedutaan di Libya

Suara.com - Prancis akan membuka kembali kedutaan besarnya di ibu kota Libya, Tripoli, Senin depan untuk menunjukkan dukungannya bagi pemerintah baru negara Afrika Utara tersebut.

Menyadur Al Jazeera, Rabu (24/3/2021) pemerintah persatuan Libya yang dipimpin oleh Perdana Menteri Abdul Hamid Dbeibah mulai menjabat pada 16 Maret, menyelesaikan transisi kekuasaan yang mulus setelah 10 tahun kekerasan dan kekacauan.

"Kami akan melakukan segala daya kami untuk mempertahankan agenda kedaulatan dan stabilitas ini," jelas Macron bersama Mohammed al-Menfi, kepala dewan kepresidenan Libya di Paris.

"Senin, kedutaan kami di Tripoli akan dibuka kembali dan duta besar kami akan kembali ke wilayah Anda," katanya pada Mohammed al-Menfi.

Paris menutup kedutaannya di Libya setelah mengevakuasi sekitar 50 warga negara Prancis dan Inggris saat pecahnya konflik di Tripoli pada Juli 2014.

Menfi melakukan kunjungan luar negeri pertamanya sejak menjabat, yang dibuat mengikuti proses yang ditengahi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Perdana Menteri Dbeibah dan tiga anggota dewan presidensi sementara dipilih pada pembicaraan yang disponsori PBB pada bulan Februari.

Eksekutif transisi baru muncul dari proses perdamaian PBB yang diluncurkan pada November di Tunis, kemudian memberikan suara di Jenewa. Hasilnya diratifikasi oleh parlemen Libya pada 10 Maret.

Libya, salah satu negara yang kaya akan minyak, diguncang oleh perang sejak pemberontakan yang didukung NATO menyebabkan penggulingan dan pembunuhan penguasa lama Muammar Gaddafi pada tahun 2011.

Mantan Presiden Prancis Nicolas Sarkozy adalah kepala pendukung kampanye militer yang dipimpin NATO tersebut.

"Saya di sini ingin menunjukkan semua dukungan saya dan dukungan Prancis untuk otoritas baru Libya yang bersatu yang muncul dari proses transisi," kata Macron.

"Kami memiliki hutang terhadap Libya selama satu dekade kekacauan," kata Macron, menambahkan bahwa stabilitas regional tidak mungkin terjadi tanpa perdamaian di Libya.Diperkirakan 20.000 tentara bayaran dan pejuang asing masih berada di Libya, yang kehadirannya disebut Dbeibah sebagai "tikaman di punggung kami".

Dewan Keamanan PBB pekan lalu meminta semua pasukan asing untuk pergi "tanpa penundaan lebih lanjut".