Suara.com - Dalam masa pandemi Covid-19 saat ini, anggaran menjadi luwes untuk dilakukan refocusing. Untuk itu, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengingatkan pemerintah daerah agar waspada dan melakukan perencanaan keuangan dan pembangunan dengan matang dan efisien. Selain itu, pengelolaan anggaran di masa kedaruratan juga harus dilakukan dengan bijaksana dan transparan.
"Memang anggaran-anggaran dalam posisi kedaruratan ini agak luwes. Keluwesan ini kalau kita tidak prudent, tidak hati-hati, tidak bisa akuntabel, maka akan jadi persoalan. Contohnya sudah ada," ucap Ganjar saat menghadiri Rapat Koordinasi Pengawasan Intern (Rakorwasin) Keuangan dan Pembangunan Tingkat Provinsi Jawa Tengah dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Jumat (26/3/2021).
Sinkronisasi dan harmonisasi juga ditekankan Ganjar agar pembangunan dan keuangan dapat berjalan efektif sesuai rencana.
"Maka saya harapkan bapak-ibu terbuka. Nanti bagaimana cara kita menyusun, bagaimana APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) bisa paling depan, bagaimana review bisa jadi lebih terang, agar kita aman dan bisa melaksanakan dengan baik," pesan Ganjar kepada perwakilan daerah yang hadir dalam rapat.
Pentingnya keselarasan itu juga ditekankan oleh Kepala BPKP RI, M Yusuf Ateh. Ia mengatakan kehadiran pihaknya dalam kesempatan itu untuk juga menekankan pentingnya keselarasan antara kebijakan pembangunan daerah dengan kebijakan pembangunan nasional khususnya dalam proyek prioritas nasional.
"Keselarasan itu dibutuhkan untuk memastikan semua program pemerintah pusat dan daerah berjalan sesuai dengan rencana. Sehingga kemanfaatan yang telah didesain dari program tersebut bisa maksimal dan dirasakan oleh masyarakat luas,” katanya.
Oleh karena itu, lanjut Ateh, BPKP telah merancang pengawasan atas akuntabilitas perencanaan dan penganggaran di daerah, sebagai media untuk membantu pemda memastikan efektivitas dan efisiensi rancangan program atau kegiatan dan sub-kegiatannya. Pelaksanaan pengawasan ini nantinya tentu akan melibatkan APIP daerah.
"Diperlukan sinergi dan kolaborasi pengawasan untuk dapat memastikan keselarasan program strategis antara pemerintah pusat dan daerah. APIP di daerah juga perlu merancang strategi pengawasan yang disesuaikan dengan risiko yang dihadapi,” ujarnya.
TERPOPULER
