Suara.com - Perdana Menteri Armenia mengumumkan pada Minggu (28/3) bahwa dia akan mengundurkan diri bulan depan namun tetap menjabat sampai pemilihan parlemen selesai.
Menyadur Channel News Asia, Senin (29/3/2021) kerusuhan politik meletus di negara Kaukasus setelah Perdana Menteri Nikol Pashinyan pada bulan November menandatangani perjanjian gencatan senjata yang ditengahi Rusia dengan Azerbaijan yang mengakhiri enam minggu pertempuran untuk menguasai wilayah Nagorno-Karabakh.
Perdana menteri bulan ini mengumumkan jajak pendapat parlemen yang menurutnya adalah "jalan keluar terbaik dari situasi politik internal saat ini".
Dalam sebuah kunjungan pada hari Minggu, Pashinyan mengatakan kepada penduduk bahwa dia akan "mengundurkan diri pada bulan April" menjelang pemungutan suara.
"Saya akan mengundurkan diri bukan untuk mengundurkan diri, tetapi agar pemilihan lebih awal berlangsung," katanya.
"Saya akan terus menjabat sebagai perdana menteri sementara," tambahnya.
Pashinyan berada di bawah tekanan untuk mundur setelah menyetujui gencatan senjata, yang oleh banyak penduduk Armenia dipandang sebagai penghinaan nasional.
Pemerintah Yerevan menyerahkan wilayah yang disengketakan ke Azerbaijan berdasarkan kesepakatan dan mengizinkan pasukan penjaga perdamaian Rusia ditempatkan di wilayah yang telah dikuasainya selama tiga dekade.
Sejak itu, baik pengunjuk rasa anti-pemerintah dan pendukung Pashinyan secara teratur turun ke jalan dalam beberapa bulan.
Baca Juga: Tentara Azerbaijan Bahu-membahu Bantu Warga Armenia ke Tempat Pengungsian
Di bawah undang-undang pemilu, Pashinyan harus mengundurkan diri sebelum 30 April untuk pemilihan awal parlemen berlangsung.
Pashinyan mengatakan bahwa jika pemilih mendukung dia dan timnya, mereka akan "terus melayani lebih baik dari sebelumnya".
"Jika tidak, kami akan mentransfer kekuasaan kepada siapa pun yang Anda pilih," tambahnya.
