Infografis
AA, TNLA dan MNDAA memperingatkan militer bahwa mereka akan bergabung dengan organisasi etnis bersenjata lain dan pendukung pro-demokrasi, untuk mempertahankan diri dari penumpasan brutal rezim jika kekerasan berlanjut.
Terlepas dari tindakan keras mematikan yang dilakukan militer terhadap demonstran anti-kudeta, demonstran di terus turun ke jalan untuk menentang kekuasaan militer.
Menurut Asosiasi Bantuan Tahanan Politik (AAPP), militer telah menahan 2.574 orang, termasuk Penasihat Negara Myanmar Daw Aung San Suu Kyi, politisi, aktivis, dan pendukung pro-demokrasi lainnya.
"Mereka memperlakukan warga sipil dengan sangat kejam. Warga sipil yang tidak bersalah ditembak secara brutal dan dibunuh oleh militer setiap hari. Penangkapan dan penjarahan sewenang-wenang terhadap properti orang-orang meningkat. Kami mengutuk keras tindakan tidak manusiawi dari tentara dan polisi Burma." ujar Khaing Thukha.
Sebelum kudeta, Aliansi Persaudaraan telah merundingkan perjanjian bilateral individu antara setiap anggota dan militer untuk menghentikan pertempuran, dan mengumumkan gencatan senjata sepihak untuk mendukung negosiasi.
Setelah kudeta militer, mereka memperpanjang gencatan senjata sepihak hingga 31 Maret.
"Kami mengutuk tindakan keras tersebut. Kami juga berduka bersama dengan keluarga para pengunjuk rasa yang tewas." ujar juru bicara TNLA Mayor Mai Aik Kyaw.
Mai Aik Kyaw mengatakan Persaudaraan Persaudaraan sedang mempertimbangkan untuk mengakhiri gencatan senjata sepihak.
TNLA mengatakan militer bertanggung jawab atas kekerasan tersebut, termasuk penembakan dan pembunuhan warga sipil.
Baca Juga: Balita Selamat dari Serangan Udara Militer Myanmar, Sang Ayah Tewas
Mai Aik Kyaw menambahkan bahwa kelompoknya akan terus bekerja dengan anggota aliansi lainnya untuk melindungi warga sipil.
