"Pandemi telah menyoroti ketidakmampuan dunia untuk bekerja sama secara efektif dan adil" kata Sekjen AI Agnès Callamard.
"Negara-negara terkaya telah memonopoli pasokan vaksin dunia, meninggalkan negara-negara dengan sumber daya paling sedikit untuk menghadapi konsekuensi kesehatan dan hak asasi manusia yang paling buruk, dan oleh karena itu gangguan ekonomi dan sosial yang paling parah lebih lama," tambahnya.
Oleh karena itu, Amnesty menyerukan "untuk mempercepat produksi dan pengiriman vaksin untuk semua".
"Ini adalah ujian paling mendasar, betapapun sederhana, dari kemampuan dunia untuk bekerja sama".
Ketimpangan
Lebih dari setahun setelah munculnya virus corona di China pada akhir 2019, dunia masih bergelut dengan pandemi yang telah menewaskan sedikitnya 2,8 juta orang dan secara resmi menginfeksi sekitar 130 juta orang.
Alih-alih memicu solidaritas, Covid-19 justru meningkatkan ketegangan dan jurang melebar dalam hal vaksinasi.
Separuh dari sekitar 680 juta dosis vaksin yang diberikan di seluruh dunia, sudah dilakukan di negara-negara "berpenghasilan tinggi" sebagaimana ditentukan oleh Bank Dunia (16% dari populasi dunia), sementara negara-negara "berpenghasilan rendah" (9% dari umat manusia) hanya berkonsentrasi 0,1% dari dosis yang disuntikkan, menurut hitungan yang dibuat oleh AFP dari data resmi pada Selasa.
Amnesty International mendukung inisiatif seperti Exchange Platform (C-TAP) yang didirikan oleh WHO untuk berbagi pengetahuan, kekayaan intelektual, dan data.
Platform tersebut sayangnya masih kurang dimanfaatkan, padahal memungkinkan membantu membangun lokasi produksi tambahan, khususnya di Afrika, Asia dan Amerika Latin, menurut badan PBB.
Baca Juga: Ini Penyebab Kematian Danki Brimob di Ambon, Usai Disuntik Vaksin Covid-19
