Gaduh Vaksin Nusantara, Kasad Andika Perkasa Diminta Bersikap

Iwan Supriyatna, Ria Rizki Nirmala Sari

Jum'at, 16 April 2021 | 05:16 WIB
Gaduh Vaksin Nusantara, Kasad Andika Perkasa Diminta Bersikap
Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Andika Perkasa memberikan keterangan terkait polemik taruna Akmil Enzo Zenz Allie di Mabes TNI AD, Jakarta, Selasa (13/8).[Suara.com/Arya Manggala]

Suara.com - Indonesia Police Watch (IPW) meminta Kepala Staf TNI AD (Kasad) Jenderal Andika Perkasa bersikap atas polemik Vaksin Nusantara yang tengah terjadi sekarang ini. Ketegasan Andika dianggapnya bisa meredam keresahan masyarakat.

"Dengan adanya sikap tegas Kasad nasib Vaksin Nusantara makin jelas dan publik tidak ragu-ragu lagi, meski ada pihak-pihak yang meragukannya," kata Ketua Presidium IPW Neta S Pane dalam keterangan tertulisnya, ditulis Jumat (16/4/2021).

Apalagi Neta menganggap Andika mengetahui soal pembuatan Vaksin Nusantara. Itu dibuktikan dengan adanya surat Kepala RSPAD Dr. A. Budi Sulistya yang ditujukan ke Kasad dengan tembusan Wakasad, Irjenad, Asintel Kasad, Kapuskesad, Waka RSPAD, dan Kadispenad.

Surat yang dimaksud itu berisikan empat poin, diantaranya ialah Kepala RSPAD Gatot Subroto menyampaikan bahwa penelitian fase ke-2 tengah dalam proses penyiapan. Ethical clearance sedang dalam proses pembahasan di Komite Ethic RSPAD Gatot Soebroto.

Kemudian Kepala RSPAD Gatot Soebroto menyampaikan pihaknya sudah menekankan kepada Tim Peneliti untuk mengikuti tahapan penelitian serta strick pada kriteria inklusi dan eksklusi penelitian demi validitas penelitian.

Lalu, Kepala RSPAD Gatot Subroto juga menyadari banyaknya pejabat publik, anggota DPR dan masyarakat yang meyakini bahwa vaksin nusantara bagus (padahal masih dalam proses penelitian).

Kepala RSPAD Gatot Subroto juga mengungkapkan apabila ada pejabat publik, politisi dan masyarakat yang akan diambil darahnya besok atau lusa berarti hal tersebut baru pengambilan sampel dan bukan pemberian vaksin nusantara.

Proses dari pengambilan sampel sampai pemberian sel dendritik rerata 7-8 hari. Sampel yang diambil dan tidak memenuhi kriteria inklusi kami tekankan kepada peneliti untuk tidak dimasukkan dalam sampel penelitian.

"Dengan adanya surat Kepala RSPAD dan datangnya sejumlah tokoh ke RSPAD, serta munculnya polemik, Kasad perlu bersikap agar tidak muncul keresahan di masyarakat dan keyakinan publik pada Vaksin Nusantara temuan dokter perwira TNI AD itu makin solid," pesan Neta.

baca juga

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Di Balik Vaksin Nusantara Terawan, Rocky Gerung: Ada Pemberontakan Senyap

Di Balik Vaksin Nusantara Terawan, Rocky Gerung: Ada Pemberontakan Senyap

Bali | Jum'at, 16 April 2021 | 03:10 WIB

Siti Fadilah Bahagia Jika Uji Klinis Vaksin Nusantara Hasilnya Positif

Siti Fadilah Bahagia Jika Uji Klinis Vaksin Nusantara Hasilnya Positif

News | Jum'at, 16 April 2021 | 03:20 WIB

Siti Fadilah Jelaskan Kenapa Bersedia Jadi Relawan Vaksin Nusantara

Siti Fadilah Jelaskan Kenapa Bersedia Jadi Relawan Vaksin Nusantara

News | Kamis, 15 April 2021 | 21:28 WIB

Terkini

Gibran Bukan Panglima! Pakar UGM: Keamanan Papua Tetap Tanggung Jawab TNI dan Polri

Gibran Bukan Panglima! Pakar UGM: Keamanan Papua Tetap Tanggung Jawab TNI dan Polri

News | Rabu, 08 Juli 2026 | 19:14 WIB

MPR dan MK Bahas Amandemen UUD 1945 Jelang Sidang Tahunan

MPR dan MK Bahas Amandemen UUD 1945 Jelang Sidang Tahunan

News | Rabu, 08 Juli 2026 | 19:13 WIB

Panja Belum Bentuk, Komisi II DPR 'Diam-diam' Bahas 28 DIM RUU Pemilu

Panja Belum Bentuk, Komisi II DPR 'Diam-diam' Bahas 28 DIM RUU Pemilu

News | Rabu, 08 Juli 2026 | 18:53 WIB

Jangan Berani Hambat! Polisi Bidik Pidana Bagi Penghalang Penggeledahan di  Cafe de'CLAN Signature

Jangan Berani Hambat! Polisi Bidik Pidana Bagi Penghalang Penggeledahan di Cafe de'CLAN Signature

News | Rabu, 08 Juli 2026 | 18:39 WIB

Jejak Kelam Tenda Biru Bekasi: 8 Anak Dijual Jadi PSK, Omzet Tembus Rp1,7 Miliar

Jejak Kelam Tenda Biru Bekasi: 8 Anak Dijual Jadi PSK, Omzet Tembus Rp1,7 Miliar

News | Rabu, 08 Juli 2026 | 18:34 WIB

Nasib RUU Pemilu Digantung? Komisi II Buka-bukaan Disuruh 'Tunggu' Oleh Pimpinan DPR

Nasib RUU Pemilu Digantung? Komisi II Buka-bukaan Disuruh 'Tunggu' Oleh Pimpinan DPR

News | Rabu, 08 Juli 2026 | 18:25 WIB

Brankas Jumbo Ditemukan di Balik Lemari Cafe Cipete, Diduga Simpan Bukti Korupsi PLTU

Brankas Jumbo Ditemukan di Balik Lemari Cafe Cipete, Diduga Simpan Bukti Korupsi PLTU

News | Rabu, 08 Juli 2026 | 18:15 WIB

Kolaborasi dengan China, Menkes Ungkap Ada Peluang Indonesia Produksi Vaksin DBD Berbasis mRNA

Kolaborasi dengan China, Menkes Ungkap Ada Peluang Indonesia Produksi Vaksin DBD Berbasis mRNA

News | Rabu, 08 Juli 2026 | 18:13 WIB

Dugaan Perundungan PPDS Anestesi Unsrat Diaudit, Kemenkes Target Rampung 2 Pekan

Dugaan Perundungan PPDS Anestesi Unsrat Diaudit, Kemenkes Target Rampung 2 Pekan

News | Rabu, 08 Juli 2026 | 18:02 WIB

Demokrat Warning 'Agenda Terselubung' di RUU Pemilu, Ada Upaya Batasi Pencalonan Presiden!

Demokrat Warning 'Agenda Terselubung' di RUU Pemilu, Ada Upaya Batasi Pencalonan Presiden!

News | Rabu, 08 Juli 2026 | 17:58 WIB

×