Suara.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil dua pejabat Kabupaten Mojokerto. Keduanya akan dimintai keterangan dalam kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) eks Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa yang sudah ditetapkan tersangka.
Para saksi yang diperiksa yakni, Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupatn Mojokerto dan juga mantan Camat Ngoro tahun 2011 sampai 2014, Mokh Riduwan.
Kemudian Kabag Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Mojokerto Rinaldi Rizal Sabirin.
"Kami periksa dua saksi ini untuk tersangka Mustofa Kamal Pasa," ucap Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dikonfirmasi, Senin (19/4/2021).
Ali belum dapat menyampaikan apa yang akan ditelisik terhadap pemeriksaan dua saksi ini dalam TPPU tersangka Kamal Pasa.
Saksi ini rencana akan diperiksa dikantor kepolisian resor Mojokerto, jalan Bhayangkara No.25, Mergelo, Miji, Kec. Prajurit Kulon, Kota Mojokerto, Jawa Timur.
Dalam kasus ini, Mustofa telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) senilai Rp 34 miliar. Sebelumnya Kamal telah menjadi tersangka suap dan gratifikasi.
KPK juga telah menyita sejulah barang bukti yang diduga hasil pencucian uang yang dilakukan Mustofa. Barang bukti itu di antaranya yakni 30 unit mobil, 2 unit kendaraan, 5 unit jetski, uang tunai sekitar Rp4,2 miliar dan dokumen MUSIKA Group.
Mustofa selaku Bupati Mojokerto periode 2010-2015 dan periode 2016-2021 diduga menerima hadiah atau janji dari Ockyanto, selaku Permit and Regulatory Division Head PT. Tower Bersama Infrastructure (Tower Bersama Group) dan Onggo Wijaya, selaku Direktur Operasi PT. Profesional Telekomunikasi lndonesia (Protelindo).
Baca Juga: Terekam CCTV, Emak-emak Berkerudung Gendong Bayi Curi Motor di Mojokerto
Hal itu terkait dengan Pengurusan Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (IPPR) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas Pembangunan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto Tahun 2015.
Dalam perkara ini, Mustofa disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2001 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
