Suara.com - Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak menggunakan penilaian subjektif secara politis, apabila melakukan kocok ulang atau reshuffle menteri.
Pernyataan tersebut dikemukakannya, seiring isu reshuffle yang kian menguat. Menurutnya, jika penilaian politis yang digunakan sebagai dasar bongkar pasang menteri, imbasnya menteri dengan kinerja cemerlang pun tidak akan dilirik untuk dipertahankan, begitu pula sebaliknya.
"Jadi presiden siapa pun tuh dia mau bagus mau tidak kinerjanya gitu kan, mau cemerlang mau tidak dia tidak diganti. Kenapa? Penilaian politis subjektif. Entah dia dari partai politik entah dari profesional," kata Ujang dalam diskusi daring, Rabu (21/4/2021).
Ujang mengatakan, Jokowi harus menggunakan penilaian objektif yang berdasarkan penilaian berbasis kinerja. Sehingga, menteri dengan kinerja buruk dan tidak memuaskan layak diganti.
Namun yang menjadi soal berikutnya, dikatakan Ujang, publik tidak pernah tahu indikator penilaian itu.
Dia mengemukakan, selama ini, jikapun ada maka hanya Jokowi yang memegang penilaian kinerja para pembantunya di kabinet.
Kocok ulang menteri berdasarkan kinerjanya di kabinet memang sepatutnya dilakukan, agar penilaian objektif tanpa ada unsur politis. Sehingga kata Ujang menteri yang dicopot tidak meninggalkan bekas luka sakit hati.
"Presiden punya sendiri terkait dengan itu yang bisa jadi datanya memang tidak dikeluarkan. Sejatinya kita ingin agar bangsa ini lebih baik maka penilaian itu jangan politis, objektif saja agar nanti menteri yang diganti tidak sakit hati juga," kata Ujang.
"Oh memang kinerja saya tidak bagus maka saya layak diganti," pungkasnya.
TERPOPULER
