Infografis
"Hal ini jelas akan merugikan pekerja/buruh dan pengusaha, untuk itu negara perlu hadir memberikan perlindungan bagi rakyatnya, " katanya.
Menurutnya, selaku pemerintah yang menangani ketenagakerjaan, pihaknya memberikan apresiasi gerakan teman-teman SP/SB dan Apindo, yang telah melakukan kajian tentang pelecehan dan kekerasan seksual dikaitkan dengan Rancangan UU PKS.
"Ini menunjukan komitmen dan kolaborasi yang tinggi dari unsur pekerja dan pengusaha sebagai pemangku kepentingan kunci dalam perlindungan terhadap pekerja/buruh dan keberlangsungan usaha, sehingga mampu mencapai produktivitas dan kesejahteraan bersama, " ujarnya.
