Suara.com - Menanggapi isu adanya penahanan ijazah sejumlah siswa karena menunggak biaya sekolah, Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum mengatakan masalah ini mesti menjadi bahan perhatian dan evaluasi.
Jika isu tersebut terbukti benar, kata Uu, akan menghambat pendidikan anak dan Uu meminta Dinas Pendidikan Jawa Barat melakukan tindakan tegas terhadap pengelola sekolah yang melakukan penahanan ijazah.
"Ini harus menjadi evaluasi, kalau perlu dipanggil ketua yayasan atau kepala sekolahnya. Niat anda membuat lembaga pendidikan itu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa atau memang niatnya mencari keuntungan?" kata Uu dalam pernyataan tertulis terkait dengan Hari Pendidikan Nasional Tingkat Provinsi Jawa Barat.
"Kalau memang mereka niatnya mencari keuntungan, kita evaluasi izinnya kalau perlu ditutup karena sangat memberatkan masyarakat sehingga ada kecemburuan."
Selain isu penahanan ijazah, juga muncul isu biaya pendaftaran murid baru yang tergolong fantastis, Rp10 juta sampai Rp15 juta, untuk dapat diterima sekolah.
Menanggapi hal tersebut, Uu mengatakan, dibutuhkan evaluasi yang disesuaikan dengan fasilitas yang didapat ketika anak masuk sekolah.
"Saya berharap kepada Dinas Pendidikan untuk mengevaluasi lembaga atau sekolah yang memberikan biaya pendaftaran yang sangat fantastis. Kami sering dikeluhkan oleh masyarakat, disatu sisi masyarakat ingin memiliki anak cerdas yang hebat, pendidikan yang normal, fasilitas yang bagus, tapi disisi lain terkendala oleh biaya yang mahal," kata Uu.
Uu meminta bantuan semua lapisan masyarakat dengan cara melapor kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat jika mengetahui adanya lembaga pendidikan mengenakan biaya yang mahal dan memberatkan. Dia menekankan pendidikan merupakan hak seluruh masyarakat.
"Pemprov Jawa Barat akan mengevaluasi dan saya minta informasi kepada masyarakat yang merasa keberatan atau sekolahnya dekat tapi biayanya mahal harus lapor kepada kami. Insyaallah kami akan panggil, akan kami undang sekolahnya dan langsung kami tanya maksudnya," kata Uu.
Baca Juga: Mudik Lebaran Dilarang, PNS Jabar Harus Jadi Contoh Masyarakat
