alexametrics

Larangan Mudik Lebaran 2021: Syarat Melakukan Perjalanan hingga Sanksinya

Rifan Aditya
Larangan Mudik Lebaran 2021: Syarat Melakukan Perjalanan hingga Sanksinya
Sejumlah calon penumpang menunggu bus di Terminal Lebak Bulus, Jakarta, Rabu (5/5/2021). [Suara.com/Angga Budhiyanto]

Larangan mudik lebaran 2021 ini tertuang dalam Surat Edaran (SE) Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 13 Tahun 2021.

Suara.com - Mudik Lebaran kembali dilarang dan larangan ini berlaku mulai 6 Mei - 17 Mei 2021. Kebijakan ini berlaku untuk mencegah penyebaran dan penularan virus corona, yang umumnya kasus akan naik saat libur panjang. Berikut ini penjelasan lengkap aturan larangan mudik Lebaran 2021.

Larangan mudik lebaran 2021 ini tertuang dalam Surat Edaran (SE) Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran Covid-19 Selama Bulan Suci Ramadhan 1442 Hijriah.

Rincian Larangan Mudik Lebaran 2021

1. Berlaku untuk semua masyarakat yang akan melakukan perjalanan antar kota/kabupaten, provinsi, maupun negara baik yang menggunakan moda transportasi darat, kereta api, laut, maupun udara.

Baca Juga: Mudik Besok Dilarang, Stasiun Ps Senen Ramai Pemudik hingga Tak Taat Prokes

2. Larangan Mudik Lebaran 2021 dikecualikan kepada orang-orang berikut ini:

  • Tidak berlaku bagi mereka yang memiliki tugas atau kepentingan mendesak
  • Tidak berlaku kepada pengendara kendaraan distribusi logistik
  • Tidak berlaku untuk masyarakat yang memiliki keperluan perjalanan non mudik yakni bekerja/perjalanan dinas, kunjungan keluarga sakit, kunjungan duka anggota keluarga meninggal, ibu hamil yang didampingi satu orang, dan kepentingan persalinan yang didampingi maksimal 2 orang.

Syarat Melakukan Perjalanan

Kepada mereka yang harus melakukan perjalanan diharuskan memiliki print out lembaran surat izin perjalanan tertulis atau Surat Izin Keluar Masuk (SIKM).

Ketentuan surat tersebut berlaku bagi setiap profesi sebagai berikut:

  1. Pegawai instansi pemerintah/ASN/pegawai BUMN dan BUMD, serta TNI/POLRI diwajibkan membawa surat izin tertulis dari pejabat setingkat Eselon II yang dilengkapi
    dengan tanda tangan basah/elektronik pejabat serta identitas diri calon pelaku perjalanan.
  2. Pegawai swasta diharuskan membawa surat izin tertulis dari pimpinan perusahaan yang dilengkapi tanda tangan basah/elektronik pejabat serta identitas diri calon pelaku perjalanan.
  3. Bagi Pekerja informal membawa lembaran surat izin tertulis dari Kepala Desa/Lurah yang dilengkapi tanda tangan basah/elektronik pejabat serta identitas diri calon pelaku perjalanan.
  4. Untuk masyarakat umum non pekerja harus membawa surat izin tertulis dari Kepala Desa/Lurah yang dilengkapi tanda tangan basah/elektronik pejabat serta identitas diri calon pelaku perjalanan.

Perlu diperhatikan juga bahwa surat izin perjalanan / SIKM berlaku secara individual dan hanya untuk satu kali perjalanan pulang-pergi lintas kota/kabupaten, provinsi, atau negara. Pelaku perjalanan yang dikecualikan tersebut di atas akan diperiksa kelengkapan dokumennya berupa print out surat izin perjalanan/SIKM dan juga hasil tes Covid-19 di pintu kedatangan atau pos kontrol yang ada di rest area, perbatasan kota besar, titik pengecekan, dan titik penyekatan daerah aglomerasi.

Baca Juga: LIVE: Mudik Dilarang, Ini Sanksi Tegas Bagi Masyarakat yang Nekat Mudik

Sanksi Mudik Lebaran 2021

Di bulan Ramadhan penuh berkah ini, mari kita ringankan beban saudara sesama yang kesusahan. Berbagi sambil menambah amalan lewat sedekah makanan bersama Suara.com di laman Indonesia Dermawan. Untuk langsung meng-input jumlah sedekah silakan KLIK DI SINI!

Komentar