Infografis
Suara.com - Pemerintah kembali menegaskan mudik lokal dalam satu wilayah aglomerasi tetap dilarang karena termasuk aturan larangan mudik yang berlaku secara nasional saat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah.
Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyatakan, bahwa sejak awal kebijakan yang diambil pemerintah adalah peniadaan mudik yang berlaku pada 6 – 17 Mei 2021, tidak ada toleransi untuk mudik lokal.
Ketentuan yang ada sekarang, baik Surat Edaran Satgas No. 13/2021 maupun Peraturan Menteri Perhubungan No. 13/2021 juga sudah sejalan dan tidak ada perubahan.
"Kebijakan tetap yaitu peniadaan mudik, tujuannya agar tidak terjadi peningkatan mobilitas masyarakat pemicu kerumunan. Kebijakan ini diterbitkan atas alasan potensi silaturahmi dengan kontak fisik yang terjadi saat bertemu yang berpotensi menimbulkan peningkatan peluang transmisi dalam lingkup keluarga,” kata Wiku dalam keterangannya, Jumat (7/5/2021).
Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati menyatakan bahwa mudik dilarang di aglomerasi bukan berarti aktivitas transportasi juga dilarang dan untuk itu tidak akan dilakukan penyekatan atau tidak ada pemeriksaan Surat Izin Keluar Masuk (SIKM).
“Pemerintah sudah tegas menyatakan kegiatan mudik dilarang. Di wilayah aglomerasi pun mudik dilarang, yang diperbolehkan adalah aktivitas yang esensial, dan transportasi masih akan melayani masyarakat di kawasan ini dengan pembatasan," jelasnya.
Transportasi darat berupa angkutan jalan maupun kereta api, akan tetap melayani masyarakat dengan pembatasan jam operasional, frekuensi dan jumlah armada.
"Di samping itu akan diperketat pula pengawasan terhadap protokol kesehatan," sambung Adita.
Pengawasan pengecualian kegiatan di wilayah aglomerasi ini akan dilakukan oleh pemerintah daerah melalui aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro.
Baca Juga: Wilayah Aglomerasi Mudik 2021: Ada 8 Daerah dan Pengecualian Larangan Mudik
Pengecualian mobilitas di wilayah aglomerasi berfokus pada kepentingan di sektor logistik, pendidikan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, dan industri strategis, pelayanan dasar.
