Suara.com - Kepala Badan Kepegawaian DKI Jakarta Maria Qibtya menjawab tudingan yang ditujukan kepada Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) yang dinilai perannya terlalu sentral dan menjadi penyebab Pegawai Negeri Sipil (PNS) tak mau naik jabatan.
Dia menegaskan, jika hal itu tidak pernah terjadi. Bahkan, Maria menilai selama berada di bawah komando Gubernur Anies Baswedan, TGUPP selalu bekerja sesuai tugasnya masing-masing.
Tak hanya itu, Maria juga menyatakan TGUPP tidak pernah memberikan tekanan atau intervensi kepada pejabat apalagi dalam proses seleksi kenaikan jabatan.
"Kalau saya sih sejauh ini saya sebagai kepala BKD yang juga berada di dalam tim pansel sebagai Sekretaris sejauh ini tidak ada intervasi (dari TGUPP)," ujar Maria saat dihubungi, Rabu (12/5/2021).
Menurutnya peran TGUPP selama ini tak menjadi penyebab lelang 17 jabatan pegawai eselon II yang dibuka Anies sejak April 2021 lalu sepi peminat. 293 PNS yang seharusnya memenuhi kriteria tak menginginkannya karena faktor pribadi.
"Aku enggak melihat itu enggak bisa memastikan itu (peran TGUPP jadi penyebab)," ujarnya.
Namun, ia memang mengakui total keseluruhan PNS yang memenuhi syarat untuk ikut lelang jabatan itu seharusnya ada 498 orang, dan yang ikut medaftar hanya 259 orang.
"Yang daftar 259. Dari 498 yang memenuhi syarat yang 239 yang tidak mendaftar," pungkasnya.
Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menilai PNS yang tak mau naik jabatan adalah hal yang lumrah. Sebab para pegawai itu hanya akan kalah saing dengan TGUPP ketika menjabat.
Gembong mengaku dari awal begitu ada kejadian ini. Dia menilai penyebabnya bukan karena para PNS yang tidak ingin naik jabatan. Sejatinya para PNS memang selalu ingin naik jabatan demi meniti karir.
"Enggak menarik sih jabatannya, karena kan disitu pasti ada sesuatu yang tidak beres. Gak ada rumusnya orang gak mau naik jabatan itu, gak ada. Itu rumus PNS mengejar karir," ujar Gembong saat dikonfirmasi, Rabu (12/5/2021).
Ia menyebut selama ini peran TGUPP terlalu sentral di pemerintahan hingga di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Karena itu, para PNS beranggapan jika menjabat, TGUPP lah yang tetap memegang kendali.
"Itu yang paling berpengaruh. Itu yang menentukan, kenapa orang tidak tertarik? Ya toh ikut pun kalau saya gak ketemu dengan TGUPP gak bisa juga," tuturnya.
Seharusnya seperti era Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, TGUPP disebutnya bekerja hanya sekadar tim pemikir untuk Gubernur. Sementara kali ini Anies membiarkan anak buahnya itu mengatur kerja SKPD.
"TGUPP kan idealnya tidak operasional, dia hanya think thank Gubernur, kan gitu, karena think thank harusnya outputnya kebijakan Gubernur, bukan seperti sekarang ini menentukan segala galanya," pungkasnya.
TERPOPULER
