alexametrics

Turunan UU Cipta Kerja dalam Peraturan Menteri KP Perlu Pengawasan Publik

Chandra Iswinarno
Turunan UU Cipta Kerja dalam Peraturan Menteri KP Perlu Pengawasan Publik
Ilustrasi nelayan. (Dok : Istimewa)

Sebanyak 59 rancangan Peraturan Menteri KP yang merupakan turunan dari UU Cipta Kerja yang menyasar sektor kelautan dan perikanan perlu dikawal.

"Kami melihat aturan tentang alat penangkapan ikan, andon, dan alat bantu penangkapan ikan yang ada saat ini sudah mendesak untuk diperbaiki," kata Arifudin.

Ia mengatakan banyak terdapat pelanggaran terkait aturan tersebut dan KKP kesulitan untuk menegakkan aturan berdasarkan Permen KP sebelumnya.

Untuk itu, pihaknya mendorong KKP untuk memprioritaskan penyusunan aturan tersebut secara terbuka dengan melibatkan pemerintah daerah, pelaku usaha dan pakar.

Dia juga menyarankan pula agar KKP dapat segera menyusun rancangan peraturan tentang tata kelola awak kapal perikanan dan logbook penangkapan ikan karena kedua hal tersebut dinilai merupakan pintu masuk strategis dalam upaya memperbaiki tata kelola perikanan Indonesia agar lebih akuntabel. (Antara)

Baca Juga: Hari Buruh, Aliansi BEM Soloraya Sentil Penerapan Undang-undang Cipta Kerja

Komentar