51 Pegawai KPK Tak Lulus TWK Dipecat, MAKI Bakal Ajukan Judicial Review ke MK

Suara.com - Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) berencana mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (M K) terkait pemecatan 51 Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang akan dipecat karena tidak lulus dalam tes wawasan kebangsaan (TWK).

Koordinator MAKI Boyamin Saiman menyebut bahwa dalam proses peralihan status menjadi aparatur sipil negara (ASN) pegawai KPK tidak boleh ada yang dirugikan. Apalagi, kata Boyamin, putusan majelis hakim MK dalam pertimbangannya terkait gugatan revisi UU KPK Nomor 19 tahun 2019, jangan sampai ada pegawai KPK yang dirugikan ketika beralih menjadi ASN.

"Yaitu ya hendak memberhentikan 51 Pegawai KPK yang berstatus merah dan tidak bisa dibina lagi," ungkap Boyamin dalam keterangannya, Kamis (27/5/2021).

Terkait polemik 75 pegawai KPK itu, meski 24 pegawai KPK diantaranya kembali dapat mengikuti ulang TWK. Ia, pastikan tetap melakukan gugatatan uji materi kepada MK. Dengan maksud menjadikan Pertimbangan Putusan MK menjadi lebih kuat dan mengikat.

"Dengan cara Pertimbangan menjadikan amar Putusan Mahkamah Konsitusi. Kalau dulu hanya berupa Pertimbangan, maka nantinya akan menjadi Putusan akhir dari produk MK," kata Boyamin.

Boyamin menyebut gugatannya ke MK terfokus mengenai materi Judicial Review Revisi UU KPK No. 19 tahun 2019  yakni Pertimbangan Putusan MK terkait peralihan pegawai KPK menjadi ASN tidak boleh merugikan KPK dikuatkan menjadi amar putusan dengan cara menguji Pasal 24 dan Pasal 69C UU No 19 tahun 2019 ( UU Revisi KPK ).

Itu ada pada pasal 24 Ayat ( 2 ) ( 3 )  berbunyi: 

• Ayat (2) berisi, Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan anggota korps Profesi Pegawai ASN Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. penyempurnaan penyebutan.
• Ayat (3) berisi, Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, pasal 69C berbunyi:

• Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang belum berstatus
   sebagai pegawai aparatur sipil negara dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-
  Undang ini mulai berlaku dapat diangkat menjadi pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan
  peraturan perundang-undangan.

Boyamin meminta MK untuk nantinya dalam uji materu dapat memaknai pasal-pasal tersebut sebagai berikut :

1. Ketentuan pasal-pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai peralihan menjadi ASN tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN dengan alasan apapun;
2.  Pegawai KPK tidak boleh diberhentikan sepanjang tidak melanggar hukum berdasar putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan atau tidak melanggar etik berat berdasar putusan Dewan Pengawas KPK.
   Rencana uji materi ini akan diajukan minggu depan.

Selain itu, Boyamin akan meminta kepada pimpinan KPK maupun Badan Kepegawaian Negara (BKN) serta Kemenpan RB tidak melakukan upaya pemberhentian 51 pegawai, untuk menunggu putusan MK.

"Meminta kepada 75 pegawai KPK yang tidak lulus TWK untuk menjalankan tugas dan wewenangnya secara penuh sebagaimana sebelumnya," kata dia. 

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata sebelumnya menyampaikan hasil rapat bersama terkait nasib 75 pegawai KPK yang tidak lulus menjadi ASN.

"Yang 51 tentu karena sudah tidak bisa dilakukan pembinaan berdasarkan penilaian asesor, tentu tidak bisa bergabung lagi dengan KPK," kata Alexander Marwata di Kantor BKN, Selasa (25/5/2021).

Sedangkan, 24 pegawai KPK yang tidak lulus akan dilakukan kembali pembinaan atau kembali melakukan tes waqasan kebangsaan (TWK).

"Terhadap 24 orang tadi nanti akan mengikuti pendidikan dan pelatihan bela negara dan wawasan kebangsaan," ucap Alex.

Alex menyebut sebagai pimpinan KPK sangat memahamj bahwa Pegawai KPK harus memiliki kualitas. Sehingga, KPK akan berusaha membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang hanya bukan memiliki aspek kemampuan. Tapi, juga aspek kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Kami sangat memahami bahwa pegawai kpk harus berkualitas karena itu kpk harus berusaha membangun sdm tidak hanya aspek kemampuan tapi juga aspek kecintaan pada tanah air bela negara dan kesetiaan pada Pancasila, UU, NKRI dan pemerintah yang sah dan bebas dari radikalisme dan organisasi terlarang."