Anggota Komisi II: Jika Bertepatan Hari Raya Galungan, Jadwal Pemilu Pasti Digeser

Agung Sandy Lesmana, Novian Ardiansyah

Selasa, 08 Juni 2021 | 09:37 WIB
Anggota Komisi II: Jika Bertepatan Hari Raya Galungan, Jadwal Pemilu Pasti Digeser
Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus. (Dok. DPR)

Suara.com - Anggota Komisi II DPR RI, Guspardi Gaus mengatakan jadwal Pemilu pada 28 Februari 2024 masih sebatas usulan. Ia berujar jadwal masih bisa diubah apabila bertepatan dengan Hari Raya Galungan.

Guspardi mengatakan penetapan 28 Februari 2024 baru ancang-ancang atau usulan dan merupakan hasil kesepahaman Tim Kerja Bersama yang terdiri dari masing-masing Kapoksi di Komisi II DPR RI, Kemendagri yang diwakili Dirjen Polhum dan Dirjen Otda, KPU, serta Bawaslu.

"Belum diputuskan, masih usulan, kemarin itu baru rapat tim 12. Jadi kalau ternyata bertepatan Hari Raya Galungan, pasti kami geser," kata Guspardi kepada wartawan, Selasa (8/6/2021).

Guspardi mengaku dirinya juga sudah mengingatkan KPU RI agar membuat sejumlah skenario pelaksanaan Pemilu 2024. Sehingga KPU memiliki jadwal lain, di luar usulan 28 Februari 2024.

"Kemarin saya meminta agar KPU jangan hanya menyiapkan satu skenario hanya di bulan Februari. Lihat alternatif lain, paling tidak dua alternatif," kata Guspardi.

Usul Ubah Jadwal Pemilu

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali mengusulkan agar KPU RI dapat mengubah tanggal pelaksanaan pencoblosan Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024 yang rencananya dilaksanakan pada 28 Februari 2024 karena bertepatan dengan hari Raya Galungan.

Hal tersebut penting dilakukan karena akan sangat berpengaruh terhadap partisipasi pemilih mengingat saat Hari Raya Galungan masyarakat akan melakukan prosesi persembahyangan.

Dilansir dari Beritabali.com, Ketua KPU Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan mengatakan, hal tersebut memungkinkan diubah karena masih berupa kesepakatan belum berupa keputusan.

baca juga

"Baru pembahasan awal belum menjadi sebuah keputusan atau baru berupa kesepakatan saja belum berupa keputusan. Kami (KPU Bali) telah mengusulkan serta telah mengirimkan kalender Bali ke Ketua KPU RI dan akan dibahas. Tentu akan diperjuangkan untuk tidak dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2024," jelasnya saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (7/6/2021) di Denpasar.

Ia mengusulkan agar Pilpres bisa dilaksanakan satu atau dua minggu sebelum perayaan Hari Raya Galungan.

"Itu merupakan pelaksanaan upacara besar bagaimana orang mau ke TPS, karena dalam proses pelaksanaan bisa berhari-hari masyarakat melakukan aktivitas prosesi persembahyangan. Agar tidak sampai menurunkan partisipasi para pemilih di Bali nantinya," paparnya.

Jika bisa, ia menyarankan pada hari Rabu apakah tanggal 21 atau 14 Februari 2024 yang kebetulan bertepatan dengan hari kasih sayang.

"Jadi pada hari kasih sayang tersebut dapat dijadikan momen sosialisasi untuk tidak ribut dikarenakan hari kasih sayang," cetusnya.
Lidartawan percaya, DPR maupun Pemerintah telah berpikir agar jangan sampai dalam pelaksanaan Pemilu mengganggu pelaksanaan kegiatan keagamaan.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Berucap Amin Elektabilitas Demokrat Naik, Tapi Ditanya Maju Nyapres, Moeldoko Ketawa

Berucap Amin Elektabilitas Demokrat Naik, Tapi Ditanya Maju Nyapres, Moeldoko Ketawa

News | Selasa, 08 Juni 2021 | 09:34 WIB

Fraksi PKS Tak Masalah Pemilu 2024 Dipercepat, Tapi..

Fraksi PKS Tak Masalah Pemilu 2024 Dipercepat, Tapi..

News | Senin, 07 Juni 2021 | 16:10 WIB

Demokrat Buka Suara Soal Pasangan AHY di Pemilu 2024

Demokrat Buka Suara Soal Pasangan AHY di Pemilu 2024

News | Senin, 07 Juni 2021 | 12:01 WIB

ICW Sebut KPK Hendak Dimatikan Demi Pemilu 2024, PKS: Kemungkinan Benar

ICW Sebut KPK Hendak Dimatikan Demi Pemilu 2024, PKS: Kemungkinan Benar

News | Senin, 07 Juni 2021 | 11:44 WIB

Terkini

Hercules Dicecar 14 Pertanyaan Oleh KPK Soal Uang Rp800 Juta dari Summarecon

Hercules Dicecar 14 Pertanyaan Oleh KPK Soal Uang Rp800 Juta dari Summarecon

News | Rabu, 11 November 2026 | 17:38 WIB

Singgung Kejujuran dan Rasa Malu, Legislator PKS Paling Banyak Usul HMP Pemakzulan Gibran di DPR

Singgung Kejujuran dan Rasa Malu, Legislator PKS Paling Banyak Usul HMP Pemakzulan Gibran di DPR

News | Rabu, 11 November 2026 | 17:33 WIB

Menakar Batas Ketahanan Ban Giti Tembus Kecepatan Ekstrem 503 Kilometer Per Jam

Menakar Batas Ketahanan Ban Giti Tembus Kecepatan Ekstrem 503 Kilometer Per Jam

Otomotif | Rabu, 11 November 2026 | 17:30 WIB

Gegara Pengumuman 300 Saham Terkena HSC, IHSG Langsung Anjlok 0,21%

Gegara Pengumuman 300 Saham Terkena HSC, IHSG Langsung Anjlok 0,21%

Bisnis | Rabu, 11 November 2026 | 17:27 WIB

Ragnar Oratmangoen Kesal Piala Asia 2027 Diundur, Sudah Tak Sabar Bela Timnas Indonesia

Ragnar Oratmangoen Kesal Piala Asia 2027 Diundur, Sudah Tak Sabar Bela Timnas Indonesia

Bola | Rabu, 11 November 2026 | 17:24 WIB

Tim Hukum Prof Dasaad Bongkar Dalih Dewan Etik PERKI, Sanksi Dinilai Cacat Hukum

Tim Hukum Prof Dasaad Bongkar Dalih Dewan Etik PERKI, Sanksi Dinilai Cacat Hukum

News | Rabu, 11 November 2026 | 17:23 WIB

Jangan Diperlama! Ray Rangkuti Desak DPR Segera Gelar Paripurna HMP Pemakzulan Gibran

Jangan Diperlama! Ray Rangkuti Desak DPR Segera Gelar Paripurna HMP Pemakzulan Gibran

News | Rabu, 11 November 2026 | 17:20 WIB

Menyoal Standar BPS, Kerja Satu Jam Seminggu Bukan Jaminan Pekerjaan Layak

Menyoal Standar BPS, Kerja Satu Jam Seminggu Bukan Jaminan Pekerjaan Layak

Your Say | Rabu, 11 November 2026 | 17:20 WIB

Korban Pencabulan Pesantren Petukangan Utara Ngaku Selalu Diancam Jika Tolak Keinginan Pelaku

Korban Pencabulan Pesantren Petukangan Utara Ngaku Selalu Diancam Jika Tolak Keinginan Pelaku

News | Rabu, 11 November 2026 | 17:19 WIB

UGM Bantah Klaim Polisi: Aparat di Pintu Masuk Saja Sudah Intimidasi

UGM Bantah Klaim Polisi: Aparat di Pintu Masuk Saja Sudah Intimidasi

News | Rabu, 11 November 2026 | 17:15 WIB

×