Suara.com - Eks sekretaris Kementerian BUMN, M. Said Didu mengomentari terkait rencana kenaikan pajak. Menurutnya, kenaikan pajak tersebut bukan sepenuhnya kesalahan Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Said Didu menilai, Kementerian Keuangan tidak bisa disalahkan sepenuhnya atas berbagai kebijakan ekonomi dan keuangan yang selama ini dibuat.
Hal itu disampaikan oleh Said Didu melalui akun Twitter miliknya @msaid_didu.
"Melonjaknya utang, rencana kenaikan pajak serta kebijakan ekonomi dan fiskal dan lain-lain tidak bisa sepenuhnya kesalahan Menkeu," kata Said Didu seperti dikutip Suara.com, Kamis (10/6/2021).
Said Didu menilai, Sri Mulyani hanyalah seorang bawahan yang diberikan tugas mencari pemasukan uang untuk membiayai program yang diinginkan presiden.
Berbagai kebijakan dalam sektor keuangan tersebut kembali lagi merupakan tanggungjawab dari kepala negara.
"Tugas Menkeu adalah mencari dana untuk membiayai program atau kegiatan yang diinginkan oleh bapak presiden," ungkapnya.
Sembako Kena PPN
Pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana menambah objek pajak guna menambah pundi-pundi pendapatan negara. Salah satu hal yang sedang dibahas adalah menjadikan bahan pokok atau sembako sebagai obyek pajak pertambahan nilai (PPN).
Menanggapi hal ini Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Perpajakan Yustinus Prastowo mengatakan, tak ada negara mana pun di dunia ini yang tak butuh uang, apalagi di tengah pandemi Covid-19. Namun kata dia pemerintah sendiri tidak akan sembrono dalam mengambil kebijakan terkait perpajakan.
"Tapi kok sembako dipajaki? Pemerintah kalap butuh duit ya?Kembali ke awal, nggak ada yang tak butuh uang, apalagi akibat hantaman pandemi. Tapi dipastikan pemerintah tak akan membabi buta. Konyol kalau pemulihan ekonomi yang diperjuangkan mati-matian justru dibunuh sendiri. Mustahil," kata Yustinus dalam akun Twitter miliknya, Rabu (9/6/2021).
Dia bilang pemerintah tidak bakal terburu-buru dalam membuat kebijakan pengenaan pajak dari setiap pembelian sembako.
"Maka sekali lagi, ini saat yang tepat merancang dan memikirkan. Bahwa penerapannya menunggu ekonomi pulih dan bertahap, itu cukup pasti. Pemerintah dan DPR memegang ini," ucapnya.
TERPOPULER
