Suara.com - Wali Kota Bogor Bima Arya mengaku tak terima jika penyelesaian sengkarut Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin disebut sebagai prestasi politik semata.
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini menegaskan, jika hal itu merupakan bagian pemenuhan janji kampanyenya ketika akan menjabat menjadi orang nomor satu Kota Hujan.
"Terus soal prestasi, saya kira jangan terlalu ditarik ke arah itu lah," kata Bima ditemui di The Wahid Institute, Jakarta Pusat, Rabu (16/6/2021).
Ia mengklaim, kalau adanya solusi tersebut sebagai kewajibannya dalam bernegara. Selain itu, dia mengemukakan, penyelesaian tersebut sebagai pemenuhan janji kampanyenya ketika menjadi calon Wali Kota Bogor.
"Dan ini bagian dari janji kampanye saya harus tuntas. Sama seperti janji saya terhadap angkot, seperti janji saya terhadap kemacetan itu juga janji yang harus dipenuhi," ungkapnya.
Bima mengakui, bahwa keputusannya tersebut tidak bisa memuaskan semua pihak. Termasuk, bila ada yang masih menyuarakan penolakan soal GKI Yasmin.
"Bahwa tidak semua sepakat itu resiko dalam setiap kebijakan publik dan itu harus kita hadapi bersama-bersama dan terus membangun komunikasi dengan semua baik yang setuju mau pun tidak setuju," tandasnya.
Penolakan
Sementara itu, Pengurus GKI Yasmin Bona Sigalingging menyatakan, klaim Wali Kota Bogor Bima Arya yang menyebutkan permasalahan itu sudah selesai adalah tidak benar.
Baca Juga: Sengkarut GKI Yasmin Belum Selesai, Bima Arya Minta Tolong ke Yenny Wahid
Dia bahkan menegaskan klaim tersebut bohong.
"Masalah ini masih terus bergulir, ini diskriminasi. Wali Kota Bogor Bima Arya memberikan hibah tanda kepada GKI Yasmin, yang kemudian diklaim itu tanda prestasi selesainya kasus GKI Yasmin. Yang paling gampang untuk menilai kasus GKI Yasmin itu adalah aparat GKI Yasmin," katanya dalam zoom meeting soal sengkarut GKI Yasmin, Selasa (15/6/2021).
"Apakah tanda segel di GKI Yasmin itu sudah di cabut sesuai dari perintah dari institusi negara? Itu sangat jelas klaim itu dinyatakan Bima Arya telah berprestasi itu adalah sebuah kebohongan Publik," sambungnya.
Hal senada diutarakan pengurus dan jamaat GKI Yasmin, Rita Nababan. Mengenai relokasi yang ditawarkan Bima Arya itu jelas, GKI Yasmin menolak relokasi.
"Relokasi itu tidak menyelesaikan masalah, kita menolak relokasi, bima arya harus bertanggungjawab atas kasus ini. Relokasi ini bukan solusi, saya minta wali kota bisa menyelesaikan semuanya," tegasnya.
