Suara.com - Survei yang dilakukan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukan 75 persen atau mayoritas Warga Indonesia lulusan perguruan tinggi menolak jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) maju di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Peneliti sekaligus Direktur Komunikasi SMRC Ade Armando mengemukakan, mayoritas warga berpendidikan tinggi menolak gagasan pencalonan kembali Jokowi dalam Pilpres 2024.
"Sekitar 75 persen warga berpendidikan tinggi perguruan tinggi menolak pencalonan tersebut, dan hanya 20 persen yang mendukung," ujarnya dalam peluncuran hasil survei nasional SMRC bertajuk "Sikap Publik Nasional terhadap Amendemen Presidensialisme dan DPD", yang dilakukan secara daring, di Jakarta, Minggu (20/6/2021).
Dia mengemukakan dari hasil survei tersebut, terdapat perbedaan pandangan antara kelompok latar belakang pendidikan, penghasilan dan agama berbeda dalam hal dukungan dan penolakan terhadap gagasan tersebut.
Jika dilihat dari latar belakang pendidikan, terdapat 75 persen warga dengan tingkat pendidikan perguruan tinggi yang menolak pencalonan kembali Jokowi sebagai capres 2024.
Sementara hanya 45 persen warga berpendidikan sekolah dasar, menolak gagasan tersebut. Sedangkan dari tingkat penghasilan, ada 62 persen warga dengan penghasilan di atas Rp 2 juta per bulan yang menolak gagasan pencalonan kembali Jokowi. Sementara, 43 persen warga dari kelompok berpenghasilan di bawah Rp 1 juta per bulan juga menolak gagasan tersebut.
Sebelumnya, SMRC mengemukakan, hasil terbaru survei mengenai wacanan Jokowi tiga periode. Dari hasil survei tersebut menunjukkan mayoritas warga Indonesia tidak setuju Jokowi maju kembali dalam Pilpres 2024.
"Sekitar 52,9 persen menyatakan tidak setuju, sementara yang setuju 40,2 persen," kata Ade.
Selain itu, dari survei SMRC juga menunjukkan mayoritas warga atau 74 persen menghendaki ketetapan tentang masa jabatan presiden dua kali dipertahankan.
"Yang ingin masa jabatan presiden diubah hanya 13 persen, dan yang tidak punya sikap 13 persen," ujar Ade.
Dikemukakan Ade, temuan tersebut menunjukkan narasi yang diusung kelompok-kelompok tertentu agar Presiden Jokowi bisa kembali bertarung dalam Pilpres 2024, tidak didukung oleh mayoritas warga Indonesia.
"Memang dukungan terhadap gagasan untuk mencalonkan Jokowi kembali sebagai presiden nampak cukup tinggi, yakni sekitar 40 persen," katanya.
Namun, dia mengemukakan, persentase itu lebih rendah secara signifikan dibandingkan mereka yang menganggap Jokowi cukup menjabat dua kali yang mencapai 53 persen.
Apalagi, tambah Ade, 74 persen warga menyatakan tidak perlu ada perubahan dalam pembatasan masa jabatan presiden. Dia melihat ada efek Jokowi terhadap sikap publik tersebut.
"Pada tingkat dasar, 74 persen publik ingin presiden dua periode saja. Tetapi, ketika disodorkan nama Jokowi untuk kembali maju pada Pilpres 2024, banyak yang goyah. Awalnya 74 persen yang menolak dua periode, menjadi 59,2 persen," jelas Ade.
Survei nasional SMRC tersebut dilakukan pada 21-28 Mei 2021. Penelitian melalui wawancara tatap muka ini melibatkan 1072 responden yang dipilih melalui metode penarikan sampel random bertingkat (multistage random sampling) dengan margin of error penelitian ± 3,05 persen.
