Suara.com - Sosok Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri disinyalir menjadi sosok yang ngotot dilaksakan tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagai syarat alih status pegawai lembaga antirasuah tersebut menjadi aparatur sipil negara (ASN).
Penyidik senior KPK Novel Baswedan bahkan menyebut jika TWK tersebut bermula dari tudingan Firli yang menyebut KPK disusupi Taliban.
"Kami mengetahui bahwa ternyata yang memaksakan masuk itu Pak Firli Bahuri," ungkapnya dalam acara talk show bertajuk 'Blak-blakan Bareng Novel Baswedan' di akun YouTube Public Virtue, Minggu (20/6/2021).
Awalnya, Novel mengungkapkan dalam pertemuan dengan pimpinan KPK lainnya, Mantan Kapolda Sumatra Selatan tersebut tidak mengistilahkannya dengan TWK, melainkan istilah assesmen psikologi TNI AD.
"Itu permintaannya Pak Firli sendiri, dan kemudian diminta agar, kenapa perlu dilakukan itu? Pak Firli mengatakan karena di KPK banyak Taliban. Jadi pertanyannya, kenapa Pak Firli ngomong gitu," bebernya.
Novel pun membantah adanya isu Taliban di tubuh KPK. Bahkan, dia menyatakan pernyataan itu tidak benar, karena hanya menjadi isu liar yang dilontarkan oleh pihak-pihak yang memang tidak suka dengan kerja-kerja KPK dalam memberantas korupsi.
"Jadi dia bungkus kebusukannya tadi untuk berbuat korupsi dengan cara seolah-olah mengatakan bahwa di KPK itu banyak radikalisme, mungkin. Saya lihat seperti itu, karena ketika bicara sekitar 2017-2016 awal mula disebutkan radikalisme, talibanisme, dan lain-lain," ujarnya.
Sebelumnya, 75 pegawai KPK dinyatakan tidak lulus TWK sebagai satu syarat dalam alih status ASN. Satu pegawai yang dinyatakan tidak lolos di antaranya Novel Baswedan. Bahkan, banyak pihak menduga TWK merupakan skenario memberangus pegawai KPK yang berintegritas dalam memberantas korupsi.
Menyikapi itu, Presiden Joko Widodo alias Jokowi meminta hasil TWK tidak serta-merta dijadikan dasar pemberhentian pegawai KPK yang tak lulus.
Baca Juga: Novel Baswedan Akui Kerap Terima Keluh Kesah Soal Dominasi Satu Pimpinan KPK
"Hasil Tes Wawasan Kebangsaan terhadap pegawai KPK hendaknya menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan KPK, baik terhadap individu-individu maupun institusi KPK dan tidak serta merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes," kata Presiden Jokowi melalui tayangan Youtube Sekretariat Presiden pada Senin (17/5) lalu.
Belakangan pimpinan KPK menggelar pertemuan dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian PAN-RB yang kemudian memutuskan 51 dari 75 pegawai KPK tersebut diberhentikan, lantaran dinilai memiliki rapor merah.
Sedangkan, 24 lainnya diminta untuk mengikuti pendidikan atau pembinaan. Atas hal itu, peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana menilai Ketua KPK, Firli Bahuri telah melanggar hukum terkait.
Bahkan, Kurnia juga menyebut Firli telah membangkang terhadap perintah Presiden Jokowi.
"Dalam tes wawasan kebangsaan itu ada dua isu penting; yang pertama ada pelanggaran hukum karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kedua, ada indikasi pembangkangan perintah dari presiden," tegasnya.
